Presiden Minta Dibangun Korporasi Petani dan Nelayan di Provinsi

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pada kelompok petani dan nelayan belum terbangun sebuah model bisnis yang tersambung dengan BUMN dan swasta.

Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaran menteri terkait untuk membangun model koorporasi petani dan nelayan di Provinsi . 

"Saya minta kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi, sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dicopy di provinsi lain, dicopy kelompok tani dan nelayan yang lain," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Selasa, (6/10/2020).

Baca: Satgas: Masyarakat Abai Protokol, Angka Positif Covid-19 akan Terus Meningkat

Berdasarkan pengalaman menurut Presiden banyak kelompok tani dan nelayan yang akan meniru apabila terdapat satu contoh koorporasi petani yang sukses atau berhasil mensejahterakan.

Selain itu, dalam koorporasi petani dan nelayan, Presiden meminta BUMN tidak hanya berperan sebagai off taker atau penjamin saja.

Baca: Menristek: Enam Institusi Kembangkan Vaksin Covid-19, Ada yang Sudah Diujikan ke Hewan

Melainkan juga pendamping korporasi petani dan korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan. 

"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat FELDA di Malaysia, untuk melihat koperasi Sapi di Spanyol, model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," katanya.

Presiden juga memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk membangun ekosistem bisnis petani dan nelayan yang disambungkan dengan sistem perbankan serta dibarengi dengan inovasi teknologi dan pembenahan manajemen. 

"Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran. Kita perkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," tuturnya.

Sebelumnya Presiden mengatakan bahwa pertanian menjadi sektor tertinggi penyumbang pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Oleh karena itu sangat penting untuk mengkoorporasikan petani dan nelayan untuk mewujudkan transformasi ekonomi. 

Baca: 11.521 Orang Indonesia Meninggal Dunia karena Covid-19 di Dalam dan Luar Negeri

"Dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka, (petani dan nelayan)," kata Presiden dalam rapat terbatas Selasa, (6/10/2020).

Di kuartal kedua saja kata presiden, sektor pertanian tumbuh positif 16,24 persen. Pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu dijaga momentumnya sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan.

"Sekali lagi sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dalam sebuah korporasi sehingga memiliki economic scale sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi dan bisa memperkuat pemasarannya," kata dia.

Selain itu menurutnya koorporasi petani juga harus dilakukan pasca panen. Membangun sistem bisnis dari produksi hingga pasca panen. 

"Pola pikir juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada on farm tapi bergerak ke out farm sisi pasca panen, sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pasca-panen. Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," pungkasnya.