Legislator PKB Dorong Kementerian BUMN Tambah Alokasi Anggaran Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB Nasim Khan mendorong pemerintah dan Kementerian BUMN untuk menambah alokasi anggaran pengadaan pupuk bersubsidi.

Sebab, ketersediaan pupuk bersubsidi merupakan hal yang sangat penting bagi petani.

Menurut Nasim, apabila alokasi pupuk bersubsidi berkurang, maka jumlah penerima pun akan semakin berkurang, ongkos biaya produksi semakin tinggi dan kelancaran produksi serta ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah akan sulit terealisasi.

Baca: Masuki Agustus, Pupuk Indonesia Telah Salurkan 5,4 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

Diketahui, berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 7,15 juta ton atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton dan tahun 2018 yang mencapai 9,55 juta ton.

"Solusinya ya jumlah pupuk bersubsidi perlu di tambah. Kita dengar sendiri penjelasan dari dirut (Pupuk indonesia) bahwa alokasi jumlah dan anggaran pupuk bersubsidi di pangkas lebih dari 50 persen. Pemotongan ini sudah pasti akan menimbulkan permasalahan," kata Nasim Khan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Saya berharap ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah," imbuhnya.

Baca: Legislator PKB: Rencana Kolaborasi BUMN-NU dalam Percepatan PEN dan Covid-19 Langkah Tepat

Nasim juga menyinggung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menanggulangi dampak kebelanjutan pandemi virus corona terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya bantuan bagi kalangan petani.

"Kita apresiasi bantuan yang diberikan pak Jokowi kepada para petani melalui program jaring pengaman sosial dan akses permodalan kerja serta bantuan non fiskal, seperti bibit, pupuk kepada petani," katanya.

Namun, menurut Nasik akan sangat bagus, apabila kebijakan program PEN, khususnya alokasi pupuk berubsidi juga ditambah.

"Di saat pemerintah memberi bantuan dan relaksasi kepada UMKM dan korporasi, seharusnya kemudahan-kemudahan juga diberikan kepada para petani, sekarang masyarakat di desa-desa bukan hanya merasa sangat kekurangan. Tetapi pupuk bersubsidi juga sudah langka di pasaran," ujar dia.

"Itu yang saya bingung. Konsentrasinya hanya di UMKM, sementara masyarakat kita mayoritas kan mata pencaharian mereka masih petani," lanjut Nasim.

Menurut Nasim, swasembada dan ketahanan pangan adalah sebuah keniscayaan apabila petani masih sulit mendapatkan Pupuk bersubsidi.

Hal itu bisa disebabkan karena menurunnya jumlah alokasi Pupuk bersubsidi dan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi untuk para petani oleh para mafia pupuk.

Untuk itu, Nasim meminta pemerintah bersinergi dengan baik bersama TNI - POLRI dan Kejaksaan untuk memperketat pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke setiap daerah serta memberantas mafia pupuk.