Menko Airlangga: Belanja Pemerintah Penting untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmennya memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang digelar di Bali, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah kini fokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan program di Kementerian/Lembaga (K/L).
“Saya dan para menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” tutur Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/8/2020).
Menko Airlangga juga mengatakan, RKTM ini membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.
Baca: Di Jurang Resesi, Ekonom Senior Ini Sarankan Jokowi Siapkan Rencana Jangka Panjang 25 Tahun
Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.
Menurut Airlangga, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
Baca: Rizal Ramli Sindir Sri Mulyani, Caranya Menghitung Pertumbuhan Ekonomi Tak Lazim
Dia mengatakan, pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.
“Kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan usulan program yang sedang disiapkan, antara lain; Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 105/2020; Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN; Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); Pengembangan Desa dan UMKM Digital; Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja; Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; serta Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sementara itu, lanjutnya, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa usulan program, yakni: Program Bangga Buatan Indonesia; Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021; Progrgram Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah; Program Beli Produk UMKM; Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; serta Program Padat Karya Penyangga Wisata.
Usulan-usulan program tersebut diajukan karena bertujuan mendorong pemulihan ekonomi; berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi dan nilai programnya yang cukup besar.
"Upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek. Dari sisi ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020," ujarnya
Menko Airlangga menjelaskan, dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
