APBN Jelang Akhir Tahun: Defisit Bengkak, Penerimaan Loyo

Untuk PPh passal 22 mencatatkan realisasi sebesar Rp 16,32 triliun atau tumbuh 6,52 persen, pajak orang pribadi tumbuh 16,59 persen dengan realisasi sebesar Rp 10,34 triliun dan PPh Badan tercatat sebesar Rp 211,66 triliun dengan pertumbuhan 1,18 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Untuk pajak ini masih ada yang tumbuh positif, yaitu PPh 21, lalu ada PPh Orang Pribadi. Ini menunjukkan penerimaan di kedua sektor ini masih kuat," jelas Bendahara Negara.

Untuk PPN Dalam Negeri, Kemenkeu mencatatkan realisasi sebesar Rp 271,51 triliun menurun 1,76 persen dari realisasi tahun lalu, dan Pajak atas Impor kinerjanya juga turun 6,06 persen dibanding tahun lalu menjadi Rp 209,44 triliun.

"PPN Impor negatif, konsisten dengan bea masuk negatif. Artinya, kegiatan impor kita memang sedang melemah," ujar Sri Mulyani.

4. Dana Desa dan Transfer ke Daerah Nyangkut Rp 234 Triliun

Sri Mulyani pun mengatakan hingga saat ini pihaknya masih memerhatikan dan mengawasi penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pasalnya, dari realisasi TKDD yang per 30 November 2019 mencapai Rp 752,8 triliun atau 91,06 persen dari pagu alokasi di APBN 2019, sepertiganya mengendap di rekening simpanan daerah.

"Walaupun (pemerintah pusat) sudah transfer cukup banya, tapi di daerah itu account simpanan rekening daerah mencapai lebih dari Rp 234 triliun. Kita trasnfer sudah Rp 700an triliun. Dampak ekonomi ke daerah jadi terkurangi hampir sepertiga dari yang tertransfer," ujar Sri Mulyani.

Secara lebih rinci, realisasi TKDD tersebut meliputi trasnfer ke daerah (TKD) yang sebesar Rp 689,21 triliun atau setara dengan 91,07 persen dari pagu anggaran dan penyaluran dana desa sebesar Rp 63,63 triliun atau 90,9 persen dari pagu anggaran.

Bendahara Negara pun mengungkapkan, masalah dari penyaluran TKDD terletak pada terlihat pada realisasi dana alokasi khusus fisik yang masih mengalami kontraksi.

Hingga akhir November 2019, realisasi DAK fisik mencapai Rp 47,89 triliun lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 51,42 triliun. Realisasi tersebut pun baru mencapai 69,09 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan APBN yaitu sebesar Rp 69,32 triliun.

Sementara DAK non fisik masih menunjukkan pertumbuhan dengan realisasi hingga akhir November 2019 mencapai Rp 118,62 triliun atau 90,53 persend ari pagu yang telah ditetapkan. Sementara di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 113,22 triliun.

"Dana alokasi khusus terutama yang fisik masih mengalami kontraksi. Sedangkan dana alokasi non fisik tumbuh. Terlihat eksekusi fisik terlihat kemampuan di daerah tidak terlalu kuat," jelas Sri Mulyani.

"Ini sebabnya bukan masalah uang, uangnya diberikan tetapi tertahan di account jadi tidak dieksekusi secepat yang dibayangkan," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia (BI) untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi daerah dalam merealisasi anggaran. Dengan demikian, dana TKDD bisa dimanfaatkan secara maksimal dan APBD pun berjalan secara efektif.

"Kalau yang Rp 230an triliun itu sudah berputar, maka dampaknya bisa lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "APBN Jelang Tutup Tahun: Defisit Bengkak, Penerimaan Loyo"