Menghadap Puan, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Program Omnibus Law Rampung 2020
Sri Mulyani menghadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani untuk menjelaskan detail program Omnibus Law
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani untuk menjelaskan detail program Omnibus Law, sehingga bisa dijalankan pada 2020.
Selain dengan Puan, Sri Mulyani juga telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR lain dari Komisi XI, Komisi VII, dan Badan Anggaran (Banggar).
Baca: Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Ini Tugasnya
Baca: Jokowi: Bu Puan, Kalau Bisa Omnibus Law untuk 82 UU Dituntaskan dalam Tiga Bulan
"Untuk hari ini sesuai permohonan kami, kami sampaikan rancangan (Omnibus Law) dalam prolegnas. Sebelumnya, sudah koordinasi antarpemerintah di Kemenkumham," ujarnya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan fokus menjalankan program Omnibus Law sebagai super prioritas di bidang perpajakan.
"Kami mohon waktu konsultasi rancangan tersebut. Disampaikan melalui surat Presiden pada hari ini," katanya.
Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law pada awal 2020.
"Dari jadwal prolegnas atau legislasi prioritas Kementerian Keuangan tadi disepakati kita meneruskan RUU Omnibus Law. Desainnya secara sangat singkat, Ibu pimpinan DPR maupun komisi bisa antisipasi," pungkas Sri Mulyani.
