Minggu, 5 Oktober 2025

Kadin Ajak Pengusaha Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

3. Warga gembira

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, warga Kalimantan Timur menyambut baik rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Masyarakat gembira mengenai informasi telah diumumkannya (ibu kota) oleh Bapak Presiden bahwa rencana ibu kota negara di Kaltim yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Isran saat wawancara dengan Kompas TV, Senin.

Isran mengatakan, Pemprov Kalimantan Timur sudah siap untuk menyambut rencana itu.

4. Jokowi sudah 2 kali ke PPU

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud mengatakan, sebelum memilih sebagian wilayah PPU sebagai ibu kota baru, Presiden Jokowi telah dua kali datang ke daerah yang berada di Kalimantan Timur itu.

"Sebelum Bapak Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota baru ini, saya hitung ada dua kali beliau datang ke sini," ujar Abdul seperti dikutip dari Kompas TV, Senin.

Abdul mengatakan, Jokowi pernah datang ke PPU tepatnya melihat Pelabuhan Bulu Minung yang hendak dibuatkan jalur kereta api borneo. Jokowi juga pernah datang untuk membuat national science geopark untuk kemaritiman.

5. Siapkan lahan 300.000 hektar

Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian wilayah PPU menjadi ibu kota baru.

Menurut Bupati Abdul, pemerintah pusat hanya tinggal menentukan titik mana yang dianggap cocok dan sesuai di lahan tersebut.

"Kami sebenarnya, sebelum diumumkan, sudah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar. Sekarang kami tunggu perintah Presiden dan pemerintah pusat dimana titik lokasinya itu," kata Bupati PPU Abdul saat diwawancarai KompasTV, Senin.

6. Cegah spekulan tanah

Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah mempersiapkan strategi untuk mencegah munculnya spekulan tanah sebagai kemungkinan buruk yang muncul dari pengumuman ibu kota baru oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved