Utang Naik, Sri Mulyani: Lihat Juga Kualitas Belanjanya
Sri menjelaskan, kendati utang pemerintah naik, hal itu juga harus dilihat dari sisi kualitas belanjanya yang juga meningkat.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik adanya kenaikan nominal utang pemerintah di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam empat tahun bekalangan ini.
Sri menjelaskan, kendati utang pemerintah naik, hal itu juga harus dilihat dari sisi kualitas belanjanya yang juga meningkat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pada periode 2012-2014, kenaikan utangnya Rp 799,8 triliun dan periode 2015-2017 sebesar Rp 1.329 triliun.
“Nominalnya besar, dan orang membuat cerita itu. Sengaja ceritanya diputus di situ saja. Dipakai untuk apakah ini? Lihat sisi belanjanya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Sri Mulyani menjabarkan, pada periode 2012-2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun untuk 3 tahun, sekarang belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau naik dua kali lipat. Belanja pendidikan juga naik dari yang hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen.
“Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan,” ungkapnya.
Sementara itu, belanja kesehatan juga naik, dari Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen. Belanja sosial naik dari sebelumnya Rp 35 triliun menjadi Rp 299,6 triliun, naik 8 kali lipatnya.
“Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, pemerintah, kata Sri Mulyani juga mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam TKD tersebut, ada mandatori 25 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan. TKD dulu hanya Rp 88 triliun saat ini menjadi Rp 315,9 triliun.
“Kalau mau membandingkan apple to apple, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh. Hasilnya ada enggak, ya terlihat,” ungkapnya.
