Aset-aset Hulu Pertamina Akan Dijual, Pengamat: Cermin Pengelolaan APBN yang Amburadul

Ini jelas sebuah pupuran yang mahal," tegasnya.

Ini karena, dengan melego aset, kinerja jangka Pertamina jangka menengah dan panjang bakal terganggu.

"Bukankah Pak Jokowi berjanji akan membesarkan Pertamina? Kok malah diminta obral aset?" tanyanya.

Perburuan Rente

Secara terpisah, pengamat energi Marwan Batubara menyatakan khawatir, persetujuan prinsip oleh Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Pertamina menjual sebagian aset hulunya, seperti hal participating interest di Blok Mahakam, dimanfaatkan oleh politisi untuk ajang berburuan rente menjelang Pemilu 2019.

"Ada empat objek yang dimintakan ijin prinsipnya ke menteri BUMB. Itu sejak bertahun tahun sebelumnya sudah diingini Pertamina," ungkap Marwan.

"Itu dimintakan ijin prinsip agar sewaktu waktu bisa dieksekusi. Soal share down, karena umumnya peruahaan perusahaan minyak di dunia berusaha berbagi risiko, maka share down lumrah terjadi. Tapi persoalannya di Indonesia ini konsep dan prosedur serta mekanismenya belum jelas, belum ada aturan yang baku," ungkap Marwan Batubara.

Dia menambahkan, kondisi keuangan Pertamina saat ini memang sangat parah.

"Karena kebijakan Pemerintah yang menjadikan Pertamina sapi perah. Harga minyak mentah di pasar dunia naik, tapi harga jual BBM (bersubsisi) nggak boleh naik. Jangankan untuk membiayai bangun kilang baru, untuk membiayai pembelian minyak mentah saja Pertamina kini kesulitan," bebernya.

"Itu karena biaya invsatsinya tinggi semetara marginya kecil. Itu padat modal,sementara keuangan pertamina sangat parah sekarang karena kebijakan Pemerintah yang menjadikan Petramina sapi perah.Harga minyak mentah naik tapi BBM gak boleh naik. Janganlkan untuk bangun kilang beli bahan bakar miyak saja kesulitan."

"Yang kita khawatirkan prosedur share down ini nggak jelas. Misalnya, melalui penunjukan langsung dan dijual murah karena untuk membuka peluang korupsi. Misalnya, harga untuk 20 persen saham yang dilepas itu seharusnya 200 miliar dolar, tapi dijual hanya 100-150 miliar dolar."

"Lalu mafia migas masuk. Uangnya dikasih ke oknum-oknum yang berkuasa untuk keperluan Pemilu. Kalau itu yang terjadi mending nggak usah ada share down," tegasnya.

Untuk mencegah peluang korupsi dan perburuan rente, Marwan mengusulkan agar share down saham Pertamina di industri hulu meliatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik KPK.

"Jangan sampai ini jadi kepentingan pemburu rente untuk Pemilu. Pertamina jangan main-main. Perjuangan rakyat untuk merebut Blok Mahakam itu empat tahun lamanya. Mahasiswa berkeringat saat itu, berteriak ke Jero Wacik (Menteri ESDM saat itu) dan juga ke (Presiden) SBY. Kita ingatkan Kementerian BUMN jangan lakukan suap menyuap," tandas Marwan.