ICMI: Sistem Ekonomi Pancasila Harus Jadi Kebijakan Publik Pemerintah
Diskusi ini dihadiri peserta dari kalangan akademisi dari berbagai daerah dan pejabat pemerintah.
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
HO
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam workshop penyusunan buku putih 'Sistem Ekonomi Pancasila' yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Hal serupa juga ditegaskan Jimly Asshiddiqie bahwa kerja sama yang dimaksud harus merupakan sinergi positif. “Jangan dipahami sebagai pertandingan,” ungkapnya.
Dalam Ekonomi Pancasila dibutuhkan kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan antara pemilik usaha, pengurus perusahaan dan karyawan.
Jangan dibiarkan karyawan menderita, terutama setelah pensiun, sementara perusahaannya kaya raya. “Ini hanya bisa terwujud kalau model relasinya adalah kemitraan,” tegasnya.
