Ombudsman Desak Pemerintah Susun Mekanisme Distribusi LPG 3 Kg Agar Tepat Sasaran
Pemerintah harus menyiapkan mekanisme yang lebih komprehensif. Jadi subsidinya bukan pada barang, tetapi pada kelompok masyarakat pengguna
Editor:
Sanusi
lihat foto
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pekerja mengumpulkan tabung gas 3 kilogram yang kosong di Agen LPG 3Kg PT Rukun, Jalan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Rabu (6/12/2017). Memasuki Desember 2017 gas 3 kg mengalami kelangkaan di Kota Bandung. Hal tersebut akibat tidak adanya pasokan ke agen saat liburan panjang dari Jumat hingga Minggu (1-3 Desember 2017). Sementara hingga hari ini pasokan sudah mulai ada namun jumlahnya masih terbatas. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Kartu BPJS bisa dipergunakan, terutama kepada mereka yang iurannya juga disubsidi Pemerintah. "Mekanisme itu bagus, tetapi datanya juga harus akurat," kata dia.
Selain pengalihan subsidi langsung, menurut Marzuki, yang juga bisa dilakukan adalah melalui kendali distribusi, dalam hal ini, sebaiknya peran agen kembali diluruskan agar gas melon tidak dilepas begitu saja ke pasar.
"Dari agen sudah ketahuan, siapa saja yang berhak menerima. Jika mekanisme ini sesuai aturan, maka sudah selesai. Tidak harus mengecek ke masyarakat, karena agen-agen itu yang mengatur penjualan," kata dia.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Ombudsman: Distribusi LPG 3 kg harus tepat sasaran
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
