Negara Harus Ambil Alih Masalah Properti untuk Tekan Harga Tanah
Bambang Eryudhawan menilai masalah perumahan merupakan masalah sosial. Dengan demikian, negara tidak bisa lepas tangan
Editor:
Sanusi
lihat foto
Tribun Kaltim/Muhammad Arfan
RUMAH TAPAK - Tampak rumah tapak di Perumahan Korpri, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Yudha mengaku heran ketika untuk jalan tol infrastruktur, pemerintah berani membeli tanah bahkan dengan harga tinggi. Sedangkan untuk program perumahan rakyat tidak berani.
Kalau pun ada, pemerintah hanya membeli di pinggir kota dengan akses yang sulit sehingga properti yang dibangun sulit dipasarkan. "Sering kali kalau untuk program rumah jawaban pemerintah jadi lebay, banyak dalih, " kata dia.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Negara tak bisa lepas tangan dari masalah properti
