PT Phillip Morris Lakukan Investasi Model Kolonial Penjajah

TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) berpandangan langkah investasi modal asing tembakau yang dilakukan PT. Phillip Morris AS  dengan mengambil alih perusahaan nasional yang memiliki pasar sangat besar adalah bentuk investasi kolonial penjajah. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Selasa (15/1/2013).

Perusahaan tersebut pada akhirnya menikmati keuntungan dalam jangka panjang sangat besar baik bagi perusahaan tersebut sendiri maupun negara asal. Pandangan tersebut disampaikan peneliti AEPI Salamuddin Daeng di Jakarta.

Dia mencontohkan kasus diambil alihnya HM. Sampoerna oleh Phillip Morris perusahaan asal AS merupakan contoh nyata. ”Secara otomatis seluruh keuntungan atas perdagangan tembakau dan rokok berpindah ke negara  imperialis AS. Phillip Morris juga menjadi saluran bagi impor tembakau asal AS,” paparnya.

Wajar kalau kemudian perusahaan ini menjadi pengguna tembakau impor yang saat ini diperkirakan telah mencapai 120 ribu ton termasuk dari AS. Produksi nasional hanya  180 ribu ton dan  impor hampir separuh dari kebutuhan nasional. ”Intinya investasi nekolim bentuk ini akan menjadi jalur impor dari negara imperialis,”terangnya.

AEPI menyayangkan langkah  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 yang spiritnya menghancurkan industri kretek nasional untuk digantikan oleh rokok putih milik Phillip Morris dan BAT, dll. ”Demi mengabdi pada perusahaan multinasional tembakau yang saat ini telah menguasai pasar rokok nasional dan memuluskan jalannya impor tembakau, Presiden SBY mengesahkan PP 109/2012,” sesalnya.

Menurut Daeng, pembuatan PP anti Pertanian dan Industri tembakau oleh kabinet SBY menunjukkan keberpihakan rezim ini pada modal asing. Kebijakan SBY memperoleh dukungan dari perusahaan Sampoerna yang 99  persen sahamnya dimiliki Phillip Morris. ”Pemerintahan SBY mewakili watak kapitalisme ortodoks kuno ala Belanda. Tindakan SBY tak ubahnya dengan tindakan para Gubernur Jenderal Belanda,” tegasnya.

BISNIS POPULER