Reshuffle Kabinet
Demokrat Sepakat SBY Merombak Kabinet
artai Demokrat sepakat bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merombak kabinet Indonesia Bersatu II.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat sepakat bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merombak kabinet Indonesia Bersatu II. Hal itu disampaikan Ketua DPP Demokrat, Achsanul Qosasih ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/12/2012).
"Evaluasi memang perlu dilakukan," kata Achsanul.
Menurut Anggota Komisi XI itu, SBY sudah mendapatkan masukan dari tim UKP4 tang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. "Pak SBY pasti sudah punya rencana dan menyiapkan figur tepat untuk menyukseskan waktu tersisa pemerintahannya, dan bisa saja melakukan reposisi," ujarnya.
Selain itu, Achsanul juga yakin SBY telah menentukan pilihan untuk jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga seja ditinggalkan oleh Andi Mallarangeng.
Achsanul meminta semua pihak mempercayakan evaluasi menteri kepada SBY. Presiden, katanya, jelas telah memiliki parameter dalam melihat kinerja para menterinya.
"Yang paling penting, Menpora itu jatahnya Demokrat. Kalau partai lain mau mengusulkan silahkan, asal yang diusulkan adalah kader Demokrat," katanya.
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memberikan sinyal bahwa resuffle Kabinet akan dilakukan Presiden SBY. "Sekali lagi, presiden setiap saat bisa saja mengganti Menteri. Namun apabila hal itu terjadi, pasti presiden telah memiliki pertimbangan yang matang," ungkap Staf khusus Presiden, Heru Lelono kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Heru tegaskan, karena resuffle adalah hak prerogatif Presiden , maka hanya dialah yang tahu persis kapan adanya pergantian Menteri.
Namun, menurut Heru lebih lanjut, bahwa saat ini lebih baik para menteri di kabinet bekerja lebih keras, menambah solidaritas kabinet, untuk mencapai kinerja setinggi mungkin di pengujung pemerintahan ini. Ketimbang memikirkan mengenai ada atau tidaknya resuffle.
"Hal ini yang diharapkan oleh presiden, untuk memberi kemudahan bagi pemerintahan- permerintahan selanjutnya."
