ACC Sampaikan Dugaan Korupsi Bansos Sulsel Rp 26,6 M

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp 26,6 Milyar.

Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib mengatakan, dirinya sudah menghubungi Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, beberapa menit lalu sebelum menyampaikan ke Tribun, Minggu (9/12). ACC mengingatkan KPK meski sebelumnya sudah melapor.

"Saya sudah hubungi tadi soal itu. Jadi, mesti, semua kasus di Sulsel ini harus diusut KPK, jangan cuma satu kasus (dugaan korupsi PDAM Kota Makassar) saja. Sementara kasus lain sudah kita laporkan pula," kata Thalib yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini kepada Tribun via blackberry messengernya, Minggu (9/12).

Sekretaris Badan Pekerja ACC Sulawesi, Nursal, mengingatkan ke KPK bahwa pada tahun anggaran 2008 Pemprov Sulsel menganggarkan belanja Bansos senilai Rp.151.589.328.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.151.476.442.800.00.         

Bahwa berdasarkan temuan investigasi BPK RI, ungkap Nursal, terdapat realisasi Bansos kepada penerima bantuan yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp.8.867.500.000.00.

"Dan belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp.26.615.500.000.00. Bahwa aparat penegak hukum (kejaksaan) hanya mengusut kasus ini terkait dengan kerugian negara sebesar Rp 8,8 Milyar Jadi aktor-aktor yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 26,6 M sama sekali belum diusut oleh aparat penegak hukum," ungkap Nursal kepada Tribun.

Upaya, lanjut Nursal, yang dilakukan oleh aparat hukum mengusut kasus bansos Rp 8,8 M hanya terbatas pada aktor tertentu belum menyentuh aktor yang lain seperti Sekretaris daerah Provinsi Sulsel Andi Muallim.