Kementerian BUMN Jangan Hanya Berwacana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daripada hanya berwacana atau membuat sensasi, Kementerian BUMN menyerahkan semua bukti pemerasan BUMN oleh oknum pejabat negara atau oknum politisi kepada pihak berwenang. Agar persoalan ini diproses secara hukum oleh penegak hukum.

Demikian ditegaskan Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR kepada wartawan, Jakarta, Kamis (1/11/2012). Karena menurutnya, fakta bahwa BUMN dijadikan sapi perah oleh oknum pejabat negara atau oknum politisi bukan cerita baru. Masalah ini sudah berlangsung puluhan tahun.

"Karena itu, kalau kementerian BUMN yang sekarang ingin menghentikan kebiasaan buruk itu, jangan hanya berwacana atau membuat sensasi. Seperti kasus pemerasan atau kasus korupsi lainnya, serahkan saja semua bukti pemerasan BUMN kepada pihak berwenang agar masalahnya bisa diproses secara hukum," ujar Politisi Golkar ini.

Bukan itu saja, menurutnya, Kementrian BUMN juga harus melakukan penertiban ke dalam. Jangan melulu menyalahkan pihak lain di luar BUMN. Pasalnya, layaknya perusahaan swasta, bukan rahasia lagi bahwa BUMN masa kini pun jor-joran dalam mengeluarkan dana lobi untuk memenangkan sebuah proyek.

Di proyek Hambalang misalnya, imbuhnya mencontohkan, bahwa terungkap manajemen sebuah BUMN berani memberikan mobil berharga ratusan juta rupiah kepada seorang oknum politisi agar bisa memenangkan proyek Hambalang.

"Saya kira, cerita ini memberi gambaran cukup jelas tentang sepak terjang oknum-oknum pengelola BUMN. Artinya, pemerasan atau penyuapan terjadi karena bertemunya dua kepentingan yang saling menguntungkan. Kalau oknum pengelola BUMN tidak memiliki kepentingan di balik tindakan pemerasan atau penyuapan itu, mengapa tidak dilaporkan saja ke pihak berwenang?" tanyanya.

Maka, lanjut Bambang, kalau kementerian BUMN ingin menjadikan momentum sekarang sebagai langkah awal memberi proteksi maksimal bagi BUMN, jangan lagi berwacana atau sekedar membuat sensasi bermotif politis. Menurutnya, Kementerian BUMN langsung saja menunjuk atau menyebut siapa pun oknum pemeras BUMN. Kalau kementerian BUMN berani mengambil langkah seperti itu, maka akan tumbuh efek jera bagi para pelaku.

"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa wacana melindungi BUMN tidak akan produktif jika tidak didukung aksi nyata. Sebab, fakta tentang BUMN sebagai sapi perah sudah menjadi cerita yang berdurasi puluhan tahun. Tidak ada yang baru. Anehnya, yang baru selalu saja soal wacana melindungi BUMN dengan manuver politik untuk membuat gaduh," jelas Politisi Golkar ini.

Klik: