Fraksi PAN Tuding Pemprov Abaikan Luwu Raya-Toraja

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Alokasi dana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Rp 500 miliar untuk pembangunan jalan hanya ditujukan untuk 10 kabupaten/kota di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2013.

Usulan pinjaman Pemprov di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu diperuntukkan bagi Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Makassar, Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap. Sebanyak 11 ruas jalan yang akan diperbaiki di 10 kabupaten/kota tersebut.

Sementara kabupaten lainnya, seperti Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo (Luwu Raya), Tana Toraja, Toraja Utara, dan beberapa kabupaten lainnya tidak mendapat jatah pembangunan.

Kabupaten/kota ini hanya akan menanggung beban pengambalian utang Rp 500 M tersebut (pengembalian Rp 700 miliar kurun waktu 9 tahun).

Usulan Pemprov membuat Anggota DPRD Sulsel asal Luwu Raya Buhari Kahar Mudzakkar marah. Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Pemprov tidak adil dalam membangun infrastruktur jalan di Sulsel. Sementara kampung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Gowa selalu dapat pembangunan.

"Kami semua anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, kami di DPRD bincang-bincang secara lintas partai, dan tidak dapat menerima bahwa rencana alokasi ruas jalan yang ingin dibiayai dari dana pinjaman PIP sebesar 500 M itu ternyata sama sekali tadak ada yang akan dialokasikan di wilayah Luwu Raya. Padahal daerah ini penyumbang PAD terbesar setelah Makassar. Ini jelas suatu kebijakan yang tidak adil. Padahal di sana juga ada ruas jalan yang sangat urgen penyelesaiannya misalnya poros Bua (Luwu)-Tana Toraja, dan beberapa jalan lainnya," kata Buhari yang juga ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya ini kepada Tribun Timur (Tribun Network), Jumat (19/10/2012).

Menurut Anggota Komisi B yang membidangi perekonomian ini, pinjaman dana sebesar Rp 500 M yang tengah dibahas mekanismenya oleh Pansus itu bukan nilai yang kecil. Setiap tahunnya harus dikembalikan dari dana pajak masyarakat Sulsel.

"Masa posisi masyarakat Tana Luwu dan juga dari Tana Toraja hanya turut membayar pinjaman sementara tidak ada manfaat dana itu bagi mereka. Pemprov ini tidak adil, Pemprov yang pinjam, tapi kami yang harus tanggung beban dan pengembalian (melalui pajak) utang dan bunganya," sorot Buhari.

Rekan Buhari dari Luwu di DPRD Sulsel, anggota Fraksi Golkar Armin Mustamin Toputiri, Amru Saher dari PKS secara bergantian menyampaikan kepada Ketua DPRD Sulsel Moh Roem agar kampung halaman mereka juga diperhatikan Pemprov.

"Pak Roem sependapat dengan kami, tetapi setelah disampaikan ke pihak Pemprov melalui Kadis Praswil, kami tidak direspon, kami dianggap sudah terlambat, sungguh ini tidak adil," kesal Buhari.

Kemarin, Yusa Rasyid Ali dari Fraksi Partai Partai Demokrat ngotot protes saat rapat Pansus di Kantor DPRD Sulsel. Anggota Komisi B ini juga bersikeras agar Luwu Raya dan Tanah Toraja diberikan alokasi dana pembangunan jalan. Aksi Yusa membuat rapat Pansus deadlock.

Legislator PPP Abu Bakar Wasahua juga menyorot keras Pemprov sebagaimana Yusa Rasyid Ali. Wakil Ketua Pansus Ariady Arsal, juga menyesalkan, Pemprov mestinya adil jika memang ingin serius membangun Sulsel.

"Masa Gowa selalu dapat pembangunan sementara ada kabupaten lain tidak," sorot Ariady yang juga Anggota Fraksi PKS ini.

Baca Juga:

• 20.000 Umat Katolik Menanti SBY di Motang Rua 
• Tiga Program Pengentasan Buta Aksara Kabupaten Solok 
• Diduga Menipu Lima Pekerja Biro Haji Diamankan 
• Pedagang Pasar Andir Diciduk Bawa Sabu-sabu