Gatot Minta BPKP dilibatkan Dalam Perencanaan Anggaran
meminta BPKP sebagai pengawas dan konsultan keuangan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan terlaksana,
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan / Akbar
TRIBUNNEWS.COM , MEDAN - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta pelibatan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas dan konsultan keuangan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan terlaksana, namun juga dilakukan pada saat perencanaan.
Dengan demikian diharapkan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku demi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih.
"Pemprovsu dengan BPKP sudah memiliki kerjasama, sehingga sebaiknya sinergitas sudah mulai dilaksanakan pada saat proses perencanaan pembangunan. Saya minta agar Sekda dapat melibatkan BPKP mulai dari perencanaan, sehingga rencana pembangunan yang tertuang dalam R-APBD dapat sesuai ketentuan untuk terwujud good governance dan clean government," ujar Gatot dalam sambutannya usai melantik Bonny Anang Dwiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provsu yang baru, di Aula Martabe Kantor Gubsu, Senin (8/10/2012).
Bonny Anang Dwiyanto merupakan pejabat baru yang ditunjuk oleh Kepala BPKP Pusat Mardiasmo menjadi Kepala Perwakilam BPKP Provsu menggantikan posisi Mohammad Yusuf,Ak,M.E,CFE.
Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provsu tersebut dilakukan oleh Plt Gubsu yang juga dihadiri Sekretaris Utama BPKP Pusat Suwartomo, Sekda Provsu H Nurdin Lubis,SH,MM, para pejabat Perwakilan BPKP Provsu, Kepala SKPD di jajaran Pemprovsu, mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Instansi vertikal lain di Sumut.
Dalam sambutannya, Gatot kembali menekankan jajarannya komitmen mewujudkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana harapan masyarakat.
"Pada tahun anggaran 2011 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena masih terdapat beberapa kelemahan. Untuk itulah, saya berharap di masa yang akan datang LKPD Provsu mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Gatot.
Kepala BPKP pusat Mardiasmo dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Utama BPKP Suwartomo mengatakan bahwa BPKP sangat mendukung Plt Gubsu dan bupati/walikota serta seluruh jajarannya untuk mendukung good governance dan clean government.
BPKP harapnya dapat berperan melakukan pengawalan tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, namun sinergitas dapat dimulai sejak perencanaan.
"Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Plt Gubsu atas kepercayaan kepada BPKP, semoga kerjasama dan sinerginya yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan di masa yang akan datang" ujarnya.
Mardiasmo meminta Kepala Perwakilan BPKP Provsu yang baru untuk segera melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kepala BPK, Aparat Penegak Hukum, gubernur, bupati/walikota, instansi vertikal dan seluruh SKPD di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Daerah menurut Mardiasmo diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja agar kualitas laporan keuangan dapat menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Baca Juga :
- 1.500 Mahasiswa Baru USI Ikuti Ospek 11 menit lalu
- Rikardus Tewas Tergantung di Pohon Asam 28 menit lalu
- Dosen Mogok Mengajar Sebulan 40 menit lalu
- Edi Mencuri di Asrama Terungkap di Kantor Polisi 50 menit lalu
