Pemerintah akan Awasi Pemberangkatan TKI di Perbatasan
Penanganan masalah TKI di wilayah perbatasan mendapat perhatian serius Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penanganan masalah TKI di wilayah perbatasan mendapat perhatian serius Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Kedua pihak menyepakati kerjasama dalam mengawasi keberangkatan TKI nonprosedural melalui jalur perbatasan ke negara-negara tetangga antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, serta Timor Leste dengan melibatkan aparat TNI.
“Termasuk, akan diupayakan bekerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri,” kata Jumhur dalam rilis resminya kepada Tribunnews.com.
Turut hadir dalam diskusi Deputi Penempatan BNP2TKI, Ade Adam Noch, Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Bambang Purwanto, serta Direktur Penyiapan dan Pembekalan Keberangkatan TKI BNP2TKI, Arifin Purba.
Menurut Jumhur, ada dua hal yang bisa mengurangi permasalahan TKI di perbatasan, pertama, pemerintah meningkatkan upaya pembangunan sektor perkebunan di tanah air dan kedua memperkuat peran aparat di wilayah perbatasan.
BNP2TKI, melalui instansi perwakilannya di daerah seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), ataupun Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang berada di perbatasan, terus mensosialisasikan perlunya TKI berdokumen lengkap sebelum berangkat ke luar negeri. Sayangnya, di luar TKI asal Kalimantan, banyak TKI dari Jawa, NTT/NTB, dan daerah lainnya yang secara sengaja minta diselundupkan untuk bekerja ke Malaysia.
“Para TKI ini adalah korban smuggling dan bukan kategori TKI korban trafficking,” ujar Jumhur sambil menambahkan bahwa setiap tahunnya, Malaysia memulangkan 20.000 TKI hasil razia karena tak berdokumen ketenagakerjaan.
Di sisi lain, lanjut Jumhur, bagi warga perbatasan di Kalimantan juga kerap menjadi para pelintas batas yang secara tradisonal sudah sekian lama masuk dan keluar Malaysia.
“Mereka kerja di Malaysia dan tinggal di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Purnomo mengatakan, wilayah Indonesia yang berbatasan Malaysia dengan kemajuan ekonominya yang cukup pesat, telah mendorong masuknya para pelancong akibat mencoloknya kesenjangan dengan perekonomian sejumlah daerah di Indonesia.
“Jadi wajar, Malaysia menjadi harapan baik bagi masyarakat Indonesia sekitar perbatasan maupun daerah lain untuk mencari pekerjaan di sana,” jelas Purnomo.
Purnomo juga menyetujui jika TNI di daerah perbatasan bisa membantu peran BNP2TKI dalam mencegah maraknya TKI nonprosedural ke negeri Jiran.
“Prinsipnya, TNI siap membantu TKI,” tegasnya.
Pada bagian lain, Purnomo dan Jumhur membahas pelayanan pendidikan anak keluarga TKI di luar negeri. Hal itu menyangkut keberadaan sekitar 59.000 anak-anak TKI yang tinggal di Malaysia baik di perkebunan atau penampungan pekerja pabrik. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat 9.000 anak TKI telah mendapatkan akses pendidikan.
“BNP2TKI bersama Kemendiknas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terlibat dalam upaya pendidikan anak-anak TKI. Selebihnya, masih banyak anak-anak TKI belum mendapatkan haknya sehingga akan menjadi kerisauan bagi pemerintah,” jelas Jumhur.
Baca Juga:
