Poempida: Eksklusikan Malaysia dari ASEAN

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai kasus penembakan WNI sudah menjadi trend baru bagi Malaysia. Menurutnya, Malaysia sudah bukan lagi negara yang menganut hukum dan menghormati HAM. Sudah sepatutnya Malaysia dieksklusikan dari ASEAN . Hal ini disampaikan politikus Partai Golkar menanggapi kasus penembakan 4 WNI(Sebelumnya ditulis lima)oleh Polisi Diraja Malaysia yang dituduh melakukan perampokan. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Kamis (12/9/2012).

Poempida menilai pemerintah RI sudah selayaknya melakukan lobi-lobi regional dengan negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara berpengaruh di Asia untuk memberi tekanan politik dan ekonomi sebagai akibat masalah ini. “Ini akan sangat merugikan stabilitas regional Asia Tenggara,” tegasnya.

Instabilitas regional Asia Tenggara lanjut Poempida akan berdampak sangat buruk bagi Asia khususnya dan dunia pada umumnya.

Poempida Hidayatuloh juga menilai sikap pemerintah RI yang sangat lemah merespon permasalahan WNI. Bayangkan, dalam tujuh bulan terakhir setidaknya ada tiga kasus tewasnya WNI di tangan polisi Malaysia. “Kasus pertama terjadi pada akhir Maret, kasus kedua pada pertengahan Juni, dan kasus terbaru terjadi pada pertengahan September,” katanya.

Jika kebijakan politik luar negeri Indonesia lemah dan tidak bersikap dan melakukan tindakan tegas dalam konteks perlindungan WNI di dalam negeri, maka dikhawatirkan akan terjadi anarkisme balik di Indonesia. Dimana orang-orang Malaysia di Indonesia akan diadili secara anarkis.

Poempida menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan RI harus juga bertindak, jangan hanya kementerian luar negeri (Kemenlu) membuat statemen-statemen yang bersifat menenangkan dan berupa wacana belaka.

“Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) harus segera memperketat proses imigrasi yang berkaitan dengan arus penduduk masuk maupun keluar Indonesia dari dan ke Malaysia. Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera melakukan aksi pengetatan perdagangan dengan Malaysia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) wajib segera melakukan moratorium total pengiriman TKI ke Malaysia dan bersama dengan Kemenlu melakukan pemulangan TKI  yang ada di Malaysia,” tegasnya.

Jika pemerintahan RI tidak bertindak sesegera mungkin, tegasnya maka hampir dapat dipastikan trend seperti ini akan terus terjadi. “Kredibilitas pemerintah akan semakin dipertanyakan jika tidak segera melakukan tindakan keras sebagai respon tindakan brutal polisi Malaysia terhadap WNI,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan lima WNI ditembak polisi Malaysia di daerah Ipoh Perak Malaysia. Kelima WNI itu diduga terlibat kasus perampokan di Malaysia. Mereka adalah Jony, Osnan, Hamid, Mahno, dan Diden. 4 Korban berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan Mahno berasal dari Madura, Jawa Timur.

NASIONAL POPULER