Sabtu, 4 Oktober 2025

Tiga Kebijakan Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, ada tiga kebijakan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Penulis: Mochamad Faizal Rizki
zoom-inlihat foto Tiga Kebijakan Penyebab Kemiskinan di Indonesia
KOMPAS JOGJA/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Pemulung mencari sampah yang dapat dijual kembali, di Tempat Pembuangan Akhir Piyungan, Bantul, DIY, Rabu (15/8/2012). Sebanyak 29,13 juta orang dari total 238 juta penduduk Indonesia, masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian harus mencari nafkah di tempat yang tidak sehat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, ada tiga kebijakan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil (wong cilik).

Rokhmin Dahuri, Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan DPP PDIP, mempresentasikan tiga penyebab kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh faktor alam, seperti miskinnya sumber daya alam.

"Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Namun, secara umum Indonesia kaya sumber daya alam," kata Rokhmin dalam presentasinya di hadapan delegasi Partai Komunis Tiongkok, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Penyebab kedua, lanjutnya, kemiskinan kultural, yakni disebabkan oleh budaya atau etos kerja seseorang, seperti malas, boros, dan susah menerima inovasi.

Faktor ketiga, kemiskinan struktural, yang disebabkan kebijakan pemerintah yang salah, atau tidak memihak kepada rakyat.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, ada 80 persen kebijakan pemerintah yang salah, dan inilah yang membuat angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi.

"Dua pendekatan yang ditujukan untuk memerangi kemiskinan, yakni pada grass root (akar rumput), meningkatkan kapasitas rakyat miskin, seperti memberikan materi dan non materi yang diberikan secara langsung," jelasnya.

Pemerintah, tuturnya, juga wajib menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang stabil.

"DPR harus mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat," ucapnya. (*)

BACA JUGA

Sumber: TribunJakarta
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved