Bakrie Banyak Utang, Pemerintah Wajib Beli Saham Newmont
Kondisi keuangan Grup Bakrie yang terbelit utang menjadi momentum pemerintah untuk membeli saham Newmont yang masih terbengkalai.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi keuangan Grup Bakrie yang dalam kondisi mengkhawatirkan akan menjadi momentum pemerintah untuk membeli saham Newmont yang masih terbengkalai.
Financial Analyst dan Founder Katadata, Lin Che Wei, mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah melalui Menteri Keuangan segara melakukan lobi dengan DPR untuk membeli saham Newmont di saat kondisi keuangan Bakrie sedang terpuruk.
"Jika melihat kondisi keuangan Group Bakrie yang sedang anjlok saat ini, DPR seharusnya tidak ragu untuk mempersilahkan pemerintah pusat untuk segera mengambil saham Newmont. Dengan beban utang yang dialami Group Bakrie, jelas akan menyulitkannya untuk bisa membeli saham itu," kata Lin dalam diskusi Momentum Emas Pemerintah Kuasai Sisa Saham Newmont di Menara BCA Jakarta, (6/9/2012).
Seperti diketahui, Hingga kuartal I-2012, total utang perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Brothers mencapai Rp 21,4 triliun. Dari nilai tersebut, ada sekitar Rp 7,1 triliun utang jatuh tempo pada 2012 ini.
Selain itu, ada juga utang dalam mata uang dollar AS yaitu senilai 5,7 miliar dollar AS. Dari nilai itu, 275 juta dollar AS adalah utang jatuh tempo tahun ini.
Bila diperinci, PT Bakrie Brothers Tbk (BNBR) memiliki total utang Rp 8,6 triliun, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memiliki utang 3,69 miliar dollar AS dan PT Bumi Resources Mineral Tbk memiliki utang 295 juta dollar AS.
Lin Che Wei, juga menjelaskan bahwa resiko gagal bayar dari utang Bakrie Group di tahun ini mencapai Rp 7,1 triliun (dalam mata uang Rupiah) dan 275 juta dollar AS (dalam mata uang dollar AS).
Ia beranggapan bahwa pemerintah harus mencermati potensi gagal bayar dari utang tersebut.
Hal itu disebabkan sekitar 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing (konsorsium Group Bakrie dan Pemerintah Daerah) sudah digadaikan ke Credit Suisse (Singapura). Gadai tersebut sebagai jaminan atas utang senilai 360 juta dollar AS.
"Jika akibat default, saham Newmont milik PT Multi Daerah Bersaing akan beralih ke tangan kreditor asing. Maka tujuan divestasi yang semula dimaksudkan untuk mengembalikan saham Newmont ke pihak nasional, malah akan jatuh ke pihak asing," jelasnya.
Ia menilai bahwa posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk segera bisa melakukan penyelesaian pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Harus secepatnya soalnya waktu batas perjanjian jual beli (sales and purchase agreement) saham Newmont oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hanya sampai 25 Oktober 2012," jelasnya. (*)
BACA JUGA:
