Gelar Munas, NU akan Bahas Soal Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 15-17 September 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Dalam Munas tersebut NU akan membahas beberapa isu nasional yang terjadi di Indonesia bersama para ulama - ulama NU, salah satu isu yang akan dibahas adalah kewajiban membayar pajak.

"Hukum kewajiban membayar pajak ini kita angkat terkait adanya fakta terjadinya korupsi besar-besaran di sektor pajak. Apakah kita tetap wajib membayar atau tidak," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat diskusi bertema isu nasional di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2012) malam.

Menurut Said, apabila dana pajak dapat dikelola dengan baik dan tidak ada penyimpangan, dapat dipastikan setiap warga berkewajiban untuk membayar pajak wajib didukung,

"Bila hasil dari pajak ternyata dikorupsi, bagaimana? Nanti para ulama akan merumuskan hukumnya," paparnya.

Said menjelaskan bahwa Munas tersebut merupakan forum pengambilan keputusan organisasi yang setingkat di bawah muktamar. Berbagai persoalan akan dibahas di dalam forum tersebut, yang diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dari NU untuk Indonesia yang lebih baik.

Dalam acara Munas NU nanti diperkirakan akan dihadiri oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faishal Zaini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan diperkirakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan menghadiri Munas NU tersebut.