DPR Harus Tumbuhkan Peran Kewibawaan Politik
Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai, peran dan kedudukan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai, peran dan kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara pascareformasi dirasakan jauh dari harapan rakyat.
Kelembagaan DPR juga seakan tak berhenti dihujat akibat kasus-kasus yang melibatkan anggota dewan, di antaranya karena masalah korupsi dan perilaku moral. Termasuk aksi pemborosan anggaran negara menyangkut agenda kunjungan kerja ke luar negeri.
”Ini adalah kenyataan politik kiprah parlemen kita yang ditangkap publik dan media massa, karenanya DPR harus kembali menumbuhkan peran kewibawaan politiknya di hadapan rakyat,” kata Syahganda di Jakarta, Rabu (29/8/2012), menimpali hari jadi ke-67 DPR.
Menurut dia, aktivitas politik DPR dalam era kebebasan berbicara, justru mengalami pengenduran atau bahkan kurang peduli pada perjuangan memartabatkan kehidupan rakyat, sehingga persoalan di sekitar nasib rakyat jarang mendapatkan pembelaan maksimal maupun fokus perhatian yang besar untuk bisa diatasi.
Hiruk-pikuk yang diciptakan anggota DPR, katanya, lebih mengemuka pada masalah mekanisme internal yang tak memuaskan publik, di samping banyak menghabiskan waktu untuk perdebatan kepentingan antarkelompok politik partai, debat kusir, serta urusan remeh-temeh lainnya.
”Di luar itu, wilayah DPR pun banyak disandera oleh berbagai kasus besar yang menjerat kehormatan anggotanya sendiri baik penyimpangan moral pribadi ataupun anggaran, sehingga berdampak pada krisis kepercayaan publik terhadap lembaga DPR,” ujar Syahganda.
Hal itu, belum lagi adanya sikap arogansi dan kecenderungan pragmatisme di kalangan anggota dewan yang juga memberi kesan semakin negatif dari masyarakat luas, seperti sikap hidup yang terkesan ingin mewah sekaligus serba menuntut fasilitas.
Sementara itu, perwujudan hak-hak rakyat tidak dipertaruhkan dengan kinerja yang kuat.
Ia menambahkan, meski kehadiran anggota DPR mewakili induk partainya masing-masing, namun perannya di lembaga politik DPR tidak boleh mengabaikan aspirasi publik.
Kedudukan fraksi yang mewakili organisasi partai politik di DPR, semestinya memperkuat agenda pemenuhan aspirasi rakyat yang berkembang cukup besar di luar DPR.
Dikatakan Syahganda, anggota DPR perlu mengedepankan hati nurani kerakyatan melalui kegigihan berjuang bagi hidup rakyat dan melaksanakan prinsip kesederhanaan hidup, mengingat kondisi sosial ekonomi sebagian besar rakyat yang memang masih menderita.
”Sedangkan sikap vokalnya tentu tidak boleh hilang, karena sebagai parlemen mereka harus berbicara keras dan prinsipil dalam membela rakyat,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan, anggota beserta pimpinan DPR harus mengubah gaya komunikasi di hadapan publik untuk tidak terus-menerus ’asal bicara’ yang dapat menyakitkan hati rakyat, dengan menumbuhkan komitmen dan harapan besar rakyat kepada lembaga DPR.
KLIK JUGA:
