Pembantaian Rohingya di Myanmar
Pemerintah Harus Bantu Hentikan Pembantaian Muslim Rohingya
Terjadinya insiden kekerasan, intimidasi, dan pengusiran terhadap etnis minoritas muslim Rohingya,
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadinya insiden kekerasan, intimidasi, dan pengusiran terhadap etnis minoritas muslim Rohingya, oleh aparatur Pemerintah Myanmar, seharusnya segera disikapi oleh Pemerintah Indonesia, selaku 'senior' dari persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai Pemerintah Indonesia, sudah seharusnya berperan aktif dalam membantu menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut.
"Tindakan diskriminatif ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara militer kepada warga sipil harus dihentikan," ujar Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin, dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Untuk itu, pihaknya, ungkap Maruf sudah berencana akan menemui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, untuk mendesak Pemerintah Indonesia mengambil tindakan konkrit guna menyelamatkan suku Rohingya.
Selain itu, MUI juga meminta kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut. MUI menilai PBB dan masyarakat internasional kurang pro aktif dalam mengatasi masalah pembantaian etnis Rohingya.
"Melaporkan pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta Dewan Keamanan PBB segera mengirimkan pasukan perdamaian dalam melindungi suku Rohingya yang tidak berdosa," kata Ma'ruf.
