Korupsi Bikin Masyarakat NTT Makin Miskin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus korupsi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) disinyalir lantaran sulitnya masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.

Salah satu anggota DPR RI asal NTT Sarah Lery Mboeik mengatakan hanya Kota Kupang yang tidak termasuk sebagai daerah tertinggal. Selebihnya, 20 kabupaten di NTT masuk kategori daerah tertinggal menurut versi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT).

Lantara itulah Sarah Lery mengaku was-was dengan maraknya praktek korupsi di NTT. Apalagi, dari sejumlah kasus yang terjadi, tidak pernah menyentuh langsung aktor intelektual atau pengambil kebijakan tertinggi. Yang diproses hanya sekelas pimpro.

"Ini adalah sebuah peringatan. Tanda bahaya sudah di depan mata. Bagi saya, korupsi juga bagian dari pelanggaran HAM. Kejahatan kerah putih. Karena dengan korupsi, rakyat dirugikan. Semakin hari rakyat semakin miskin dan dampaknya daerahnya pun semakin tertinggal dari daerah lain,” urai Sarah.

Menanggapi adanya laporan masyarakat NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Sarah menegaskan langkah tersebut sudah benar. Karena, dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) NTT senilai Rp 15.511 miliar yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT saat ini juga ia ketahui secara mendalam.

Bahkan, Sarah mengaku beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT dan kelompok keuskupan NTT juga melaporkan hal yang sama ke KPK.

”Laporan itu saya masukan ke KPK agar terjadi aksi pemberantasan besar-besaran praktek korupsi di NTT. Tak hanya ke KPK, saya bersama elemen masyarakat NTT juga meminta BPK RI untuk melakukan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian negara di NTT. Karena jika itu tidak juga dilakukan, baik oleh BPK maupun KPK, saya semakin putus asa kalau NTT bisa keluar dari cap jeleknya selama ini sebagai daerah tertinggal,” papar Sarah.

Baca juga: