Kondisi Amburadul, DPR Desak Pemerintah Bangun Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – DPR mendesak pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur terutama di daerah pedalaman, perbatasan dan kawasan terpencil. Kondisi infrastruktur di tiga daerah tersebut kini kian memprihatinkan dan kondisinya amburadul.

"Eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi negara ini supaya mampu bersaing dengan negara lain," kata Anggota Komisi V DPR Marwan Jafar, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (10/7/2012).

Menurut Marwan, pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak keberadaannya adalah jalan dan jembatan, irigasi dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan air. Marwan memandang rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah tentu menyebabkan terganggunya berbagai sektor.

Contohnya ekonomi biaya tinggi, sumber daya alam daerah yang tidak terberdayakan secara maksimal, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran serta memicu timbulnya persoalan lain yang lebih pelik dan berkepanjangan.

"Kita tak henti-hentinya terus mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Kita juga berjuang agar anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bertambah demi tersedianya kebutuhan infrastruktur yang handal di seluruh negeri ini demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Marwan.

Data statistik terbaru lanjut Marwan membuktikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, Turki, Brazil, dan Meksiko, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh. Jelas ini sangat memprihatinkan.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR lainnya, Mohammad Toha mengatakan salah satu upaya yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur adalah dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN.

Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan APBN, mengingat beban APBN sudah terlalu berat. Mohamad Toha mengingatkan, Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun, maka kebutuhan dana infrastruktur diperkirakan minimal Rp 400 triliun per tahun.

“Salah satu solusi untuk pembangunan infrastruktur daerah dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diharapkan bisa menjawab persoalan ini, karena bentuk kerjasama MP3EI melibatkan pemerintah-swasta (public private partnership, PPP),” kata Mohammad Toha.

Mohamad Toha menambahkan, selain sumber pembiayaan yang besar, kesuksesan pembangunan infrastruktur daerah harus ditopang perangkat peraturan dan birokrasi yang tidak bertele-tele.

Selain itu penyiapan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menggalang dan melayani permintaan kerjasama dengan pihak swasta, pengadaan lahan serta pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan strategi tersebut, maka saya yakin akan terwujud infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas baik yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat daerah,” pungkasnya.