Banyak Kepala Daerah Takut Berinovasi
Banyak kepala daerah harus berurusan dengan hukum, karena mengambil kebijakan yang diskresi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak kepala daerah harus berurusan dengan hukum, karena mengambil kebijakan yang diskresi.
Itu akibat lemahnya aturan yang melindungi para kepala daerah dalam mengambil kebijakan.
Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan, untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau memberi pilihan.
"Lemahnya aturan untuk melindungi pengambilan kebijakan yang diskresi, membuat kepala daerah takut mencari inovasi untuk kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Badan Diklat Kemendagri Tarmizi A Karim, dalam pembukaan Lokakarya Nasional 'Mitigasi Risiko Terkait Diskresi Kepala Daerah Agar Terhindar dari Pidana Korupsi' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2012).
Tarmizi yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, para kepala daerah harus menghadapi tekanan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk menyejahterakan masyarakat.
Bila tidak dicermati, lanjutnya, pembangunan tidak akan berjalan.
"Kebijakan diskresi rentan membuat kepala daerah dituduh menyalahgunakan wewenang, sebab tidak terlindungi regulasi dalam mengambil kebijakan diskresi," tuturnya.
Diskresi berbeda dengan korupsi yang memang diniatkan dan sengaja dilakukan. Modus baru korupsi yang sering menjadi batu sandungan bagi kepala daerah, antara lain menahan setoran pajak ke pusat dengan menyimpan di rekening pribadi kepala daerah.
Modus lainnya, pinjaman kas daerah untuk investasi pribadi, mark-up, dan cash back dari rekanan proyek.
"Intinya, diskresi tidak sama dengan korupsi. Bagaimana cara melihat itu, diskresi harus tidak bisa juga melakukan kewenangan sebebas-bebasnya. Harus dilihat kewenangan yang terikat pada pemerintah," jelas Tarmizi.
Untuk itu, mitigasi diskresi sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari suatu tindakan. (*)
BACA JUGA
