Terlibat Pelarian Neneng, Demokrat Akan Beri Sanksi Bherta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) akan memberi sanksi kepada kadernya, Bertha Herawati, jika terlibat pelarian tersangka korupsi pengadaan PLTS Kemennakertrans, Neneng Sri Wahyuni.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PD, Saan Mustofa, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/6/2012.

Menurut Saan, Komisi Pengawasan PD akan meminta klarifikasi kepada Bertha tentang kasus ini.

"Nanti kan di DPP kan ada bidang hukum, ada komisi pengawasan. Tentu nanti akan bekerja bidang masing-masing," ujar Saan.

Saan juga memastikan PD tidak akan mengintervensi KPK yang telah mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk Bertha.

"Kami baru tahu hari ini dari media. Kalau memang terbukti partai akan menindaklanjuti," kata Saan yang juga anggota Komisi III dan Sekretaris Fraksi PD di DPR itu.

Saan mengaku partainya selama ini tak tahu-menahu soal dugaan keterlibatan Bertha dalam kasus Muhammad Nazaruddin, istri Neneng. Yang pasti, Bertha masih tercatat sebagai Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Demokrat. Namun, selama ini Bertha kurang aktif di DPP.

Diberitakan sebelumnya, Bertha tercatat sebagai notaris dalam perusahaan Berkah Alam Berlimpah dan Eksekutif Money Changer. Kedua perusahaan itu merupakan anak perusahaan Grup Permai yang dikendalikan Nazaruddin.

Ia sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi, untuk beberapa perkara, tersangka soal kasus dan pelarian Neneng ke luar negeri. Informasi di KPK mengungkapkan, peran Bertha antara lain diduga membantu mengamankan aset-aset milik Nazaruddin. Bantuan itu antara lain mengaburkan kepemilikan aset-aset tersebut agar seolah-olah bukan lagi milik Nazaruddin.

Baca Juga: