Menkopolhukam: Jangan Hanya Mengeluh dan Saling Menyalahkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei The Fund for Peace menempatkan Indonesia di rangking 63, dalam Indeks Negara Gagal, dari 178 negara di dunia. Posisi ini turun dari peringkat sebelumnya, yakni posisi 64.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, mengajak semua lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memberbaikinya. Juga, bersinergi untuk mengurangi kekurangan tersebut.

"Ya, mari kita perbaiki bersama. Ini negara kita sendiri. Jangan hanya mengeluh dan saling menyalahkan. Kita sinergikan langkah untuk mengurangi itu semua," ujar Djoko kepada wartawan, Rabu (20/6/2012).

Meski begitu, Djoko memaparkan sisi lain keunggulan Indonesia yang berhasil dicapai, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar  6,5  persen.

Capaian ini, lanjutnya, bisa dibandingkan dengan negara lain. Kehidupan demokrasi, kebebasan media, dan lainnya, juga menunjukan positif.

"Kok enggak dilihat. Kalau ada yang kurang ya kita perbaiki, karena pasti ada yang kurang. Tidak semua jelek kok negara kita. Kemarin itu, di Jayapura ada Festival Danau Sentani, banyak turis asing dan domestik datang. Kok enggak ada yang angkat ya?" papar Djoko.

Data yang dirilis The Fund for Peace (FFP), menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 bersama Gambia, sebagai negara yang gagal.

Data ini dirilis FFP dalam situs resminya http://www.fundforpeace.org, Senin (18/6/2012) lalu.

Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang menyoroti tekanan politik, ekonomi, dan sosial global yang dialami negara.

Tahun ini, peringkat puncak ditempati Somalia, dengan alasan pelanggaran hukum meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan, kejahatan, dan serangan aksi bajak laut terhadap kapal-kapal asing.

Sementara, Finlandia tetap dalam posisi terbaik. Disusul negara tetangganya, Swedia dan Denmark, di tempat kedua dan ketiga.

Tiga negara ini dinilai baik dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, pelayanan publik yang sangat baik, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Peringkat 178 negara gagal ini diurutkan berdasarkan 12 indikator, dan lebih dari 100 sub-indikator, termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, dan HAM.

Setiap indikator dinilai pada skala 1-10, berdasarkan analisis dari jutaan dokumen yang tersedia untuk publik, data kuantitatif lain, dan penilaian oleh para analis.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157).