Hadjriyanto: Pidato SBY Sindiran kepada KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hadjriyanto Y Tohari, menangkap pidato Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih banyak partai politik (parpol) yang lebih korup dibandingkan Demokrat adalah sindiran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari pidato SBY yang disampaikan di acara internal Demokrat itu, SBY berharap KPK segera mengambil tindakan untuk memproses kasus korupsi yang ada di parpol lain tersebut.

"Statement (pernyataan) Pak SBY itu merupakan sindiran kepada KPK, seakan-akan SBY itu memberitahu kepada KPK, 'Hey KPK, yang korupsi itu bukan hanya Partai Demokrat, tapi juga partai-partai lain. Maka, segeralah kalian mengambil langkah'. Kira-kira seperti itu," kata Hadjriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Dalam acara Silaturahmi Pendiri dan Deklarator PD, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam, SBY selaku Pembina Utama Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, mengungkapkan masih banyak parpol yang tingkat korupsinya lebih tinggi dibandingkan partainya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, SBY mengatakan kasus korupsi di tingkat DPRD Provinsi selama periode 2004-2012, oknum kader Demokrat yang melakukan korupsi menduduki peringkat kelima, yakni 3,9 persen. Dan di atas Partai Demokrat ada empat partai lain yang presentase tingkat korupsinya lebih besar.

Untuk kasus korupsi di tingkat DPRD Kabupaten/kota periode yang sama, oknum Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi sejumlah 11,5 persen dan di atasnya masih ada dua parpol yang tingat korupsinya lebih besar.

Sementara, untuk korupsi di tingkat menteri, anggota DPR RI, gubernur, bupati, dan walikota, oknum Partai Demokrat menduduki peringkat ketiga dengan 8,6 persen.

SBY mengaku pernyataannya ini bersumber dari data yang sahih.

"Informasi beliau (SBY) kan A1 (terpercaya/red)," kata Hadjriyanto.

Menurut Hadriyanto, sindiran SBY itu sekaligus isyarat yang tidak hanya untuk KPK, tapi juga Kejaksaan Agung dan Polri selaku lembaga penegak hukum yang juga mempunyai kewenangan menangani kasus korupsi. Karena isyarat itu juga disampaikan oleh SBY yang juga selau presiden, maka ketiga lembaga penegak hukum itu harus menindaklanjutinya.

"Masa' pidato presiden dibiarkan begitu saja. Kalau bagi saya, itu merupakan sesuatu yang serius. Oleh karena itu harus bertindak," jelas Hadjriyanto yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

Baca Juga: