Pengamat: SBY Mau Singkirkan Anas dan Pendukungnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Center for Startegic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai, ada maksud terkait pengumpulan para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) oleh Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).

Tanpa melibatkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Selasa (12/6) malam kemarin, adalah cara menyapu Anas berserta pendukungnya.

Menurutnya, itu dilakukan SBY agar bisa mengembalikan martabat dan etika politik PD atas sejumlah kasus yang menjerat kader. Termasuk nama Anas yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

Kristiadi meyakini, dimungkinkan keinginan menyapu Anas dan gerbongnya dari PD juga aspiras para pendiri dan deklarator partai berlambang mercy tersebut.

"Itu namanya politik. Nyatanya Pak SBY, bagaiman dia coba mengeliminir Mas Anas, setelah ada pergantian di fraksi-fraksi sekarang mulai membangun basis kekuatan dengan mengatasnamakan semua DPD," kata Kristiadi

"Mungkin juga deklarator dan pendiri, sebenarnya ada tekanan-tekanan supaya dia bisa mengembalikan bagaimana mewujudkan politik etis bermartabat," ujar Kristiadi lagi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Kritiadi mengingatkan SBY, orang yang akan disingkirkan itu bukan orang sembarangan. Sebab, Anas juga mempunyai basis massa pendukung. Para pendukung Anas tentu tidak rela jika hanya Anas yang disingkirkan.

"Tokoh-tokoh di mana Anas berorganisasi, seperti HMI atau KAHMI tidak rela jika bersih-bersih PD ternyata yang dibersihkan cuma Anas. Masa sebagai ketum (ketua umum) yang bersama-sama dengannya tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Saya kira jika benar bersih-bersih ini, maka sapunya juga harus bersih," ujarnya.

"Sebab, kalau yang hanya dibersihkan Anas, maka Anas akan mengatakan orang sapunya enggak bersih, kok mau bersihkan saya," tutur Kristiadi.

Bagi Kristiadi, tidak salah jika Anas kelak menuntut SBY yang telah menyingkirkannya untuk koreksi diri, termasuk jika anggota keluarganya terlibat kasus. Sebab, saat ini realitas persepsi masyarakat ke PD sudah seperti itu.

"Kalau Pak SBY mau bersihkan, maka selain sapunya harus bersih. Kedua, dia harus ambil risiko siapapun yang terkena, sanak saudara, anak dan lain-lain, maka dia harus tegas," tegas Kristiadi.

Ia mengatakan, seharusnya SBY juga tidak hanya fokus pada upaya bersih-bersih untuk partainya sendiri. Selaku kepala pemerintahan, SBY juga harus bersih-bersih ke partai lain dalam bentuk kesepakatan politik yang dituangkan ke dalam undang-undang. Sebab, imbauan hingga seruan dalam pidato Presiden SBY tak ampuh lagi.

"Hei.. partai-partai kita bertaubatlah, seperti taubat nasional. Sebab, rakyat sudah tahu dan mengerti perbuatan kita juga. Masing-masing juga tahu dan saling mengunci. Pokoknya kita yang namanya politik transaksi dan keuangan di-stop," paparnya.

Kristiadi menegaskan, upaya SBY kumpulkan semua DPD, tanpa melibatkan Anas adalah bentuk penyingkiran Anas.

Kristiadi mengakui penyingkiran seperti itu tidak dibenarkan di PD. Ia belum mengetahui ada tidaknya kesepakatan antara SBY dengan Anas tentang cara bijak penyingkiran tersebut.