Kesulitan BBM Operasi Kapal ke Pedalaman Terganggu
Selain kondisi penumpang yang cenderung menurun, langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ternyata semakin mempersulit aktivitas
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Selain kondisi penumpang yang cenderung menurun, langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ternyata semakin mempersulit aktivitas operasional kapal pengangkutan barang dan penumpang di Dermaga Mahakam Ulu Sungai Kunjang Samarinda, Selasa (29/5/2012) pagi.
Padahal, dermaga juga memegang peranan penting dalam distribusi sembilan bahan pokok (sembako) warga pedalaman yang belum terjangkau angkutan darat. Sebut saja, Melak, Long Iran, Long Bangun, Wahau, Tabang, dan Muara Calong.
Roby, salah seorang operator kapal yang ditemui Tribun Kaltim (tribun Network) di dermaga menuturkan, sulitnya operator kapal memperoleh BBM disebabkan adanya aturan baru dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Pembatasan BBM bersubsidi berlaku untuk kapal berbobot mati 30 ton gross tonage (GT) atau lebih.
"Kebijakan ini terkesan menganaktirikan kelompok kapal di atas 30 GT. Padahal, angkutan seperti kita masih sangat diperlukan masyarakat di pedalaman. Untuk angkutan sembako dan penumpang. Tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan angkutan darat," katanya.
Mereka juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum memberikan kepastian dimana mereka bisa mendapatkan BBM. Operator meminta agar PT Pertamina bertanggung jawab atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB).
Ia juga menuding, dengan dilarangnya kapal di atas 30 GT, kapal kecil bisa saja membeli BBM bersubsidi dan menjualnya ke nelayan kapal di atas 30 GT. Sementara ini, untuk mengakali agar kapal tetap dapat berangkat, para operator kapal memakai BBM kapal lain yang belum berangkat dan akan menggantinya kemudian hari.
"SPBB bilang bahwa stok untuk kapal diatas 30 GT terbatas sementara untuk BBM non subsidi masih ada. Sudah jumlah penumpang terus menurun, kalau kita pakai yang nonsubsidi tidak dapat menutupi biaya operasional. Kita juga sampai sekarang tidak jelas, mana saja SPBB yang mengurusi minyak untuk kapal," katanya.
Baca juga:
