Effendi Simbolon Salut Keluarga Bakrie Peduli Korban Lapindo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun lumpur panas Lapindo Sidoardjo adalah murni fenomena bencana alam, namun keluarga Bakrie tetap melaksanakan jual beli tanah terdampak sebagai rasa empati pada masyarakat yang terkena musibah.

"Saya salut pada keluarga Bakrie. Kita tau mereka itu satu-satunya pengusaha pribumi empati besar pada rakyat yang terkena dampak lumpur, juga tidak lari ke luar negeri seperti yang terjadi pada pengusaha nonpri pengemplang dana BLBI, dimana mereka lepas tangan dan tidak bertanggung jawab," kata Wakil Ketua Komisi Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Effendi Simbolon, saat berbicara dalam acara seminar dan launching buku berjudul "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" di Kampus Unas, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Effendi mengatakan, sebagai institusi bisnis yang diputus pengadilan tidak bersalah. Perusahaan milik keluarga Bakrie bisa saja membangkrutkan perusahaan tersebut. Tapi mereka memilih untuk ikut mengulurkan tangan membantu korban.

Effendi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpolitisir oleh informasi simpang siur yang tidak bertanggung jawab mengenai soal ini, karena hal tersebut justru kontraproduktif terhadap penyelesaian jual beli yang dibutuhkan warga.

Hadir dalam diskusi selain Effendi Simbolon antara lain Ali Azhar (Penulis buku), Dr H Tjuk Kasturi Sukiadi (Ketua Gerakan Masyarakat Tutup Lumpur Lapindo/GMLL), Prof Surna Tjajadiningrat,Phd (Ketua Proper Kemeng LH), Reffly Harun MH, LL.M (Pengamat Hukum Tata Negara), Dr TB Massa Djafar (Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Politik Unas), Hendrajit (Global Future Institute).

Dalam kaitan tugas DPR, Effendi Simbolon menegaskan bahwa tim bentukan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tahun 2007, sudah melaporkan hasil kerjanya tahun 2009. Dalam rapat paripurna DPR September 2009 dinyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah murni fenomena alam atau bencana alam, bukan karena pengeboran.

“Jadi, masalah tersebut bukan tanggung jawab DPR, tetapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Sementara bekas anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, Nizar Dahlan tegas-tegas menyatakan di-blow up-nya kasus Lapindo sangat kental aroma politis, khususnya yang dilakukan oleh ‘lawan-lawan politik Ical untuk menjegalnya. Apalagi saat ini yang bersangkutan lewat partai yang dipimpinnya yakni Golkar tengah gencar-gencarnya mempersiapkan Ical sebagai calon presiden (capres) 2014.

“Ini harus disadari betul oleh Ical soal adanya pihak-pihak lain yang sedang memancing di air keruh dalam kaitan enam tahun lumpur Lapindo,” ujar Nizar.

Ayo Klik: