Noel, Pada Akhirnya

Sebelum Noel, mantan Bendahara Partai Gerindra periode 2008 – 2010 Heri Gunawan juga sudah duluan mendapat “label” tersangka dari KPK. Heri Gunawan yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra disangka KPK terlibat gratifikasi dan pencuciian uang berkaitan dengan program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 – 2023.

Langkah KPK mengungkap permainan “hanky panky” Noel di Kementerian Ketenagakerjaan hendaknya dijadikan “starting point” untuk pemberantasan korupsi secara nasional. Pusingnya kepala Prabowo memikirkan semua janji-janji kampanyenya yang pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih misalnya, tentunya membutuhkan pembiayaan yang super jumbo. 

Prabowo tentu tidak ingin ada uang negara apalagi uang rakyat yang disalahgunakan oleh para pembantunya. Kasus Noel menjadikan yang pertama kalinya pejabat selevel menteri atau wakil menteri yang dicokok KPK di era Presiden Prabowo ini.

Publik masih menunggu langkah lanjutan dari KPK, Kejaksaan Agung dan Polri  terhadap kasus-kasus rasuah yang sudah diungkap aparat  tetapi terkesan “jalan di tempat”. Kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulunya masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informartika ternyata hanya sebatas operator dan pegawai rendahan yang disasar. 

Padahal para bawahan tersebut bisa bergerak leluasa “mempermainkan “ pengawasan situs judi online tentunya atas perintah atasan yang memiliki kekuasaan. Padahal pengakuan dari para tersangka sebetulnya bisa menjadi celah bagi aparat untuk menelisik lebih dalam darimana muara kasus itu bermula. Nilai uang yang didapat para tersangka judol pasti jauh melebihi nilai uang yang digangsir Noel.

Demikian pula halnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting dalam korupsi proyek jalan di provinsi itu, terkesan berhenti di level kepada dinas saja. Seorang kepala dinas dalam logika yang sederhana, sulit dipahami bisa bergerak leluasa mempermainkan tender tanpa sepengetahuan atasannya.

Belum lagi kasus korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di era Menteri Nadiem Makarim juga menjadi “pekerjaan rumah” Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya. Dugaan korupsi pengadaan chromebook ditengarai hanya “akal-akalan” orang dalam Kementerian untuk menggarong uang negara dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.

Pun sama halnya dengan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) juga masih belum ada perkermbangan yang signifikan. Padahal jika serius, KPK bisa dengan mudah mendalami terkait dugaan aliran yang dikelola di dana non-buidgeter di kasus rasuah BKB. Apa betul selebgram Lisa Mariana bisa mendapatkan uang dengan mudah karena kecipratan dana BJB ?

Momentum untuk Reshuffle Kabinet

Walau penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, tetapi setidaknya ini menjadi dasar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menata kembali kabinetnya.

Harus diakui keberadaan wakil menteri kerap berbenturan dengan posisi menteri di suatu kementerian bahkan sering orverlap. Coba saja perhatikan, selama 10 bulan ranah pekerjaan yang dilakukan Noel di kementerian  hanyalah inspeksi mendadak (sidak) untuk urusan penahanan ijazah belaka. Noel cerdik memilih tugas sidak mengingat coverage media tentunya akan menguntungkan secara personal mengingat publik senang dengan action penuh drama di lapangan.

Pemberian tugas rangkap wakil menteri sebagai komisaris ternyata tidak mencegah pembantu presiden untuk tidak tergoda dengan potensi penyelewangan kekuasaan. Justru momentum penangkapan Noel harusnya menjadi awal menata BUMN dikelola dengan profesional termasuk penentuan direksi dan komisaris.

Agar terjadi efisiensi anggaran di segala bidang guna menopang pembiayaan janji-janji kampanye, dengan dicokoknya Noel oleh KPK kiranya menjadi awal penataan semua kementerian.  Hapuskan saja posisi wakil menteri yang memboroskan keuangan negara serta mencegah terjadinya disharmonisasi antara kepala dan wakil di setiap kementerian.

Dari pengalaman hidup dan sepak terjang Immanuel Ebenezer atau Noel akhirnya kita bisa memaknai ungkapan yang banyak dilontarkan berbagai kalangan :  “Untuk menjadi pejabat dan komisaris BUMN tidak perlu pendidikan tinggi atau kuliah susah-susah di ITB, UI atau UGM. Cukuplah jadi penjilat semaksimal mungkin terhadap suatu rezim, perbanyak berkomentar asal viral dan persetan dengan logika serta akal sehat”.