Bukan Gubernur Konten

Oleh Rusman Madjulekka:
Jurnalis berdomisili di Jakarta

TRIBUNNERS - “Jangan membangunkan macan tidur.” Begitu pepatah lama. 

Tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba ada ‘serangan” yang mengusik tidurnya.

Ia terbangun dan suaranya menggelegar memecah keheningan. Si “macan tidur” yang dimaksud: Muzakir Manaf.

Mantan panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini Gubernur Aceh 2024-2029.         

Ada juga yang lebih tegas. Menyebut “Muzakir Manaf bukan gubernur konten. Jangan samakan singa dengan anjing,” tulis seorang warga dalan unggahannya di platform x.

Aceh marah. Pulaunya dicaplok Sumatera Utara, provinsi tetangga. Ada empat pulau: pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan pulau Panjang.

Pemindahan wilayah yang secara historis milik Aceh itu   terjadi setelah keluar Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 pada 14 Februari 2022 tentang pemutakhiran administrasi batas wilayah. 

Kemarahan rakyat Aceh itu disuarakan lantang oleh Gubernurnya Muzakir Manaf. Mualem- begitu ia akrab disapa- bersikeras menolak empat pulau yang masuk wilayah kabupaten Aceh Singkil itu lepas dari Aceh. 

"Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal kehormatan, harga diri, dan muruah rakyat Aceh. Meski berukuran kecil, kehadiran pulau itu punya makna historis, hukum, dan sosio-kultural bagi Aceh,” tegas Mualem. 

Kali ini pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri,  agak meremehkan sengketa batas Aceh-Sumut ini.

Mengabaikan nota protes yang dilayangkan Pemprov Aceh beberapa kali. Malah justru mendorong opsi “kelola bersama” keempat pulau tersebut. Namun tawaran itu ditolak. 

Puncaknya tereskalasi jadi ancaman disharmoni. Bersamaan rasa perih “luka lama” yang terkuak kembali.

Untungnya, Presiden Prabowo Subanto cepat turun tangan dan memutuskan mengembalikan keempat pulau itu ke pelukan Aceh.    

Urusan caplok mencaplok keempat pulau ini tak lepas dari motif ekonomi. Salah satunya potensi minyak dan gas bumi yang melimpah di lepas pantai pulau-pulau tersebut. 

Dari sisi lokasi, ada wilayah minyak dan gas bumi aktif, seperti blok Offshore South West Aceh (OSWA), yang merupakan wilayah produksi gas penting di Aceh.

Lokasi pulau-pulau itu berjarak sekitar 30 kilometer dari blok minyak dan gas bumi yang dikelola Conrad Asia Energy Ltd. Pulau-pulau itu menjadi kawasan yang masuk dalam area studi bersama untuk eksplorasi migas. Meski belum ada survei seismik terkini.

Mengutip data dari Badan Pengelola Migas Aceh ada pengeboran di wilayah itu pada 1970-1973, khususnya di titik Telaga Satu, Singkil Satu, dan Lakota Satu.

Kegiatan itu mengindikasikan adanya sistem hidrokarbon di sekitar empat pulau tersebut.

Tak hanya potensi energi, pantai yang elok membuat investor dari Uni Emirat Arab (UEA) tertarik membangun sanggraloka di sana.

Gubernur Muzakir membenarkan  pemodal dari negara ultrakaya itu sudah mengirim tim survei ke lokasi. “Proyek itu digadang-gadang sebagai destinasi wisata kelas dunia.” 

Muzakir Manaf  kelahiran Aceh Timur pada 3 April 1964, adalah sosok dengan rekam jejak panjang. Setelah rekonsiliasi pasca perjanjian Helsinki, ia terjun ke politik.

Pernah menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005. 

Kemudian pada 2007, Muzakir dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Aceh hingga saat ini. Ia juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Umum Pramuka Aceh pada 2013 dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh pada 2015.

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2012, Muzakir mencalonkan diri sebagai wakil gubernur mendampingi Zaini Abdullah.

Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan resmi dilantik pada 4 Juni 2012. Lima tahun berselang, ia kembali maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Aceh 2017.

Saat itu dia berpasangan dengan T.A. Khalid. Namun, mereka kalah dari pasangan Irwandi Yusuf.

Dalam Pilkada 2024, tiga partai besar yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengusung Muzakir sebagai calon gubernur Aceh.

Ia memilih Ketua Partai Gerindra Aceh sekaligus anggota DPR RI, Fadhlullah, sebagai pendamping. Muzakir pun terpilih sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025–2030.

Selama ini menurut pandangan saya dari jauh, Gubernur Muzakir bukan tipe gubernur konten yang gemar “bermain”  di media sosial.

Ia bahkan tak punya akun pribadi. Yang ada hanya akun official resmi milik Pemprov Aceh. Tapi ia Gubernur lapangan. Bekerja dan mendengar denyut aspirasi maupun keluhan rakyat Aceh, tanpa sorotan kamera. 

Kali ini ia tak bisa mengelak dari sorotan lampu media dan incaran para pewarta. Karena sikapnya yang keras dan tegas “melawan” keputusan pusat terkait sengketa batas wilayah.

Di balik itu ada semacam blessing yang memberikan “kesadaran baru”, terutama tentang relasi hubungan antara pusat dan daerah yang lebih berkeadilan dan menghargai nilai dan local wisdom.

Ini membuktikan: kekuatan cinta memang bisa meledakkan segalanya, termasuk mengembalikan tanah yang dicaplok tetangga. *