Menyoal Independensi Seleksi Capim KPK

Harap dimaklumi bahwa keraguan ini terjadi karena selama ini kinerja penegakan hukum khususnya di bidang pemberantasan korupsi, tidak terjadi peningkatan atau perbaikan. Pemerintah justru terlihat menciptakan lubang-lubang baru yang melemahkan pemberantasan korupsi seperti pengawasan dan keterbukaan.

Seperti kajian KPK terkait dengan sektor-sektor utama yang menjadi perhatian program strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti di bidang perizinan dan pengisian jabatan. Artinya korupsi justru seringkali terjadi di lingkar kekuasaan dan kewenangan yang seolah tidak terawasi dan dibatasi.

Maka dari itu, wajar jika saat ini publik merasa harus mengawal dan memberi perhatian besar kepada proses seleksi ini yang diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan atau keraguan terhadap keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan, terkhusus dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam hal ini, komitmen Pemerintah dalam perannya untuk melakukan pengisian jabatan di lembaga antirasuah dengan mengajukan orang yang tepat dan independen serta mampu dan teruji, akan menjadi indikator.

Pansel dan DPR nantinya diharapkan mampu melahirkan para pimpinan KPK yang mampu meningkatkan indeks persepsi program anti-korupsi dan integritas nasional melalui program nyata dan berkomitmen tinggi.

Pemimpin yang tentunya independen, adil, dan tidak jatuh dalam pusaran intervensi kekuasaan atau bukan hanya sebagai wadah bagi para job or popularity seeker, yang mudah jatuh dalam intimidasi atau iming-iming kekuasaan.

Mari kita kawal bersama independensi dan netralitas Pemerintah dan proses seleksi ini. Mari kita uji kemampuan pansel untuk menghasilkan calon pimpinan yang terbaik.