Dinasti Politik Jokowi, Sebuah Penghancuran Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum

Akibatnya, sejumlah institusi negara yang menjadi korban, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri, MK dan MA tersandera oleh dinasti politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlemah, pimpinan parpol kehilangan kekuasaan pllitiknya di DPR, diduga mengondisikan gratifikasi jabatan pasca-lengser dari jabatan Presiden (dengan mengubah UU Dewan Pertimbangan Presiden/Wantimpres).

Ijonisasi Jabatan Publik

Kini Jokowi diduga terjebak dalam praktik korupsi, gratifikasi berupa ijonisasi jabatan Ketua DPA melalui revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Dengan demikian maka tanda-tanda Jokowi mengembalikan semangat dan nilai Orde Baru ke dalam pemerintahan akan datang semakin nyata adanya.

Padahal lembaga DPA dengan struktur yang sedang dirancang dalam RUU Wantimpres yang direvisi sudah dihapus oleh MPR hasil Reformasi dalam UUD 1945, tapi saat ini kembali dihidupkan sebagai wujud menguatnya dinasti politik, nepotisme, kroniisme yang pada gilirannya akan memberangus demokrasi.

Skenario barter jabatan dengan sistem ijon, dikualifikasi sebagai kejahatan korupsi (gratifikasi) model baru, karena dinasti politik dan nepotisme akan dengan mudah memproduksi jabatan-jabatan strategis yang kemudian dibarter di antara mereka dalam suatu semangat konspirasi dan kolaborasi yang jahat tanpa bisa dicegah.

Hari-hari ini kita saksikan betapa dinasti politik, nepotisme dan kroniisme merusak instutusi negara antara lain KPK dibuat lumpuh layu karena mandulnya fungsi koordinasi, supervisi dan monitor akibat ego sektoral yang diciptakan melalui intervensi kekuasaan atas nama revisi UU KPK hingga menempatkan posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Akibatnya KPK kehilangan jatidiri sebagai lembaga independen dan superbodi. KPK dipastikan berada dalam kondisi sekadar menjadi alat pemukul kekuasaan untuk memberangus orang-orang yang sedang tidak disukai atas nama pemberantasan korupsi.