Di Tengah Konflik AS -Tiongkok, Indonesia Jangan Hanya Sekedar Mendayung di Antara 'Dua Karang'

Bagaimanapun juga, kebutuhan akan pemerintahan yang kuat tersebut tidak melegitimasi otoritarianisme sebagai sistem yang pantas dilirik.

Pemerintah yang tegas tidak sama dengan pemerintah yang otoriter. Persoalan pembangunan ekonomi jauh melampaui debat sistem demokrasi versus otoritarianisme.

Pembangunan ekonomi dapat dicapai bukan oleh tipe rejim, tetapi lebih kepada political will yang berorientasi kepada pembangunan.

Adrian Leftwich (University of York) mengatakan bahwa yang dibutuhkan bukan terutama negara demokratis tetapi negara pembangunan (developmental state). Ini berarti bahwa negara yang berorientasi kepada pembangunan dengan political will yang memberikan manfaat konkret kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Model negara pembangunan dapat diterapkan dalam sistem politik demokrasi atau otokrasi. Tentu saja di jalan demokratisasi yang telah diambil Indonesia, kita hanya perlu menegaskan unsur pembangunan dalam pemerintahan, bukan mengubah sistem politik. Kebebasan terlalu berharga untuk dikorbankan demi pembangunan ekonomi.

Dibalik Perdebatan Demokrasi dan Otoritarianisme

Konsensus Washington yang memiliki warna neoliberal dan demokratis kini diperlawankan dengan konsensus Beijing yang memberikan peran sentral kepada negara dalam sistem politik yang non-demokratis.

Konsensus Washington selalu mensyaratkan demokratisasi dan penegakan HAM oleh negara penerima bantuan. Selain itu, konsensus ini juga mengarah kepada integrasi ke dalam pasar bebas, deregulasi dan pengurangan peran pemerintah.

Pihak pemberi bantuan adalah institusi multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Sebaliknya Konsensus Beijing menghindari sikap atau perilaku yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi urusan domestik, dan bersifat bilateral antar pemerintah.

Beijing tidak menuntut perubahan sistem politik atau perbaikan kondisi HAM, namun ada permohonan tersirat bahwa negara penerima bantuan mendukung posisi Beijing di dunia internasional atau paling tidak, menghindari diri dari perilaku yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan inti Beijing.

Baca juga: Menlu AS Khawatirkan Harmonisnya Hubungan Beijing dengan Moskow di Tengah Konflik Ukraina

Negara-negara berkembang melihat persaingan kekuatan-kekuatan dunia sebagai persaingan ideologis / model pembangunan karena ekonomi memang menjadi fokus mereka. Sedangkan negara-negara adi daya melihat persaingan di antara mereka sebagai rebutan pengaruh dan dominasi regional maupun global.

Pandangan yang mengatakan bahwa akar dari persaingan AS dan RRT misalnya adalah sistem pemerintahan mereka yang berbeda – nampaknya tidak sepenuhnya benar.

AS adalah sekutu Arab Saudi dan Bahrain yang otokrasi. AS pun tidak melakukan tindakan signifikan apapun terhadap kudeta militer yang memberangus demokrasi di Mesir tahun 2013 dan Thailand tahun 2014.

Sejak awal Bank Dunia dan IMF juga tidak serius atau konsisten dalam mempromosikan baik pemerintahan yang baik ataupun demokrasi. Bukan ideologi ataupun sistem pemerintahan yang menjadi dasar dari aliansi atau rivalitas yang terutama adalah kepentingan. AS memiliki kepentingan di Timur Tengah untuk mengendalikan sumber daya energi.

Oleh sebab itu Paman Sam menempatkan pasukannya di Saudi Arabia dan Bahrain. AS memiliki kepentingan untuk mengendalikan Mesir sebagai kakak sulung di antara negara-negara Arab. AS memiliki kepentingan untuk memasok logistik di Afghanistan dan Iraq, maka Thailand menjadi lokasi strategis untuk tujuan tersebut. Kepentingan membutakan mata AS terhadap sistem pemerintahan ataupun ideologi negara-negara mitra/sekutu, sekalipun hal tersebut berarti mencekik demokrasi.