Tribunners / Citizen Journalism
PBNU Wajib Mengamanahkan Warga NU Jadi Ber-PKB, Inilah yang semestinya
Surat Tugas tersebut belum dicabut, dan orang-orang yang mendapat amanah menjalankannya pun masih hidup sebagai saksi sejarah
lihat foto
Hari ini, masa depan ormas NU dibuat semakin suram. Warga NU dijauhkan dari politik praktis. Tetapi, pada saat bersamaan, menjadi kolaborator kekuasaan. Bahkan mengemis kekuasaan dengan memerintahkan kadernya yang sedang menjabat sebagai menteri untuk berkontribusi pada pembangunan gedung NU.
Menolak politik praktis tetapi menjadi kolaborator kekuasaan adalah bentuk ketidakmandirian sebuah ormas. Apabila berani menjauh dari kekuasaan, sudah semestinya memikirkan kemandirian penuh, bukan malah bergantung pada kekuasaan. Inilah kenapa warga NU wajib menjadi kader PKB, karena para leluhur NU sudah memikirkan tentang arti kemandirian politik dengan menjadi pengusaha di negeri sendiri. Wallahu a'lam bis shawab.
*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.*_
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
