Catatan Akhir Tahun 2021: Membangun Optimisme Bersama di Tahun 2022

Penurunan sebesar Rp61,9 triliun atau 7,11 persen dari anggaran TKDD dalam APBN 2020 yang mencapai Rp856,9 triliun. Angka ini setara dengan 33,73 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun.

Artinya, proporsi anggaran TKDD pada 2021 turun 4,8 persen dari total belanja negara, di mana 33,73 persen dalam APBN 2020 dan 28,93 persen dalam RAPBN 2020.

Itu berarti pula terjadi penurunan DAU sebesar Rp390,29 triliun, yang berarti mengalami pengurangan 8,61 persen atau Rp36,81 triliun dari pagu 2020 yang mencapai Rp427,10 triliun. Pengurangan ini berakibat langsung pada aktivitas perekonomian di daerah yang melambat.

Namun APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical sampai sejauh ini, dapat dieksekusi secara efektif oleh pemerintah sehingga mampu meredam dampak negatif pandemi.

Melihat laporan yang disampaikan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selasa 21 Desember 2021, dimana serapan anggaran PEN untuk klaster UMKM dan korporasi mencatatkan realisasi paling rendah hingga 10 Desember 2021, yaitu baru mencapai Rp 74,36 triliun atau 45,8% dari pagu tahun ini Rp 162,4.

Hal ini mungkin saja disebabkan karena masih rendahnya daya beli masyarakat dan juga aturan teknis dalam implementasi penyaluran melalui perbankan yang masih terlalu kaku dan sukit dipenihi masyarakat.

Tumbuhnya kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah mesti ditingkatkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka segala upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus terus didorong dan dioptimalkan serta lebih mudah dalam implementasi di lapangan.

Baca juga: Anggota DPR: BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan investasi terutama pada sektor riil karena memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian nasional.

Selain itu agar pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan secara optimal maka pemerintah Indonesia juga harus mempercepat distribusi vaksin secara masif demi mendorong aktivitas sektor manufaktur.

Upaya tersebut perlu dilakukan karena sektor ini berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional.

Kendala lain yang tidak kala pentingnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional adalah dampak dari putusan MK tentang UU Cipta Kerja, dimana akan terjadi gangguan pada iklim investasi bahkan bisa memengaruhi realisasi penanaman modal asing (PMA) pemerintah dan membuat status Indonesia sebagai negara dengan the most uncertainty policy atau ketidakpastian kebijakan akan semakin tinggi.

Maka jika revisi UU Cipta Kerja dilakukan lebih cepat dengan memperhatikan semua putusan MK maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepastian dunia usaha.

Meskipun demikian kita meyakini bahwa putusan MK tersebut tidak akan menganggu kepercayaan investor kepada Indonesia secara signifikan karena para para investor juga pada posisi yang sangat memahami dan meyakini komitmen pemerintah Indonesia dan DPR RI yang akan menindaklanjuti secepatnya sebagaimana diminta Mahkamah Kontitusi.

Dengan membaiknya tingkat kepercayaan publik kepada kinerja Presiden Jokawi serta adanya kemajuan signifikan pada sektor penegakan hukum kitab oleh berharap bahwa upaya pemulihan ekonomi akan berjalan sesuai harapan.