NA, KPK, dan Jejaring Korupsi di Sulsel

Oleh Direktur Eksekutif Negara Institute, Akbar Faisal

TRIBUNNEWS.COM - Dimulai langsung dari pucuknya, Gubernur Nurdin Abdullah, KPK mengobrak-abrik Sulawesi Selatan.

Sebuah penantian yang lama. Saya pernah mengeluhkan soal ini kepada pimpinan KPK dan Deputi Penindakan saat itu, Firli Bahuri, yang kini menjadi Ketua KPK.

Mengapa lembaga antirasuah ini selalu 'melewati' Sulsel dalam berbagai operasinya?

Setelah Jawa Tengah, misalnya, operasi KPK berikutnya meloncat ke daerah timur Indonesia lainnya.

Atau mengubek-ubek wilayah barat setelah mengobok-obok Jawa Barat atau Jawa Timur.

Perselingkuhan para penguasa wilayah dengan kontraktor infrastruktur yang lalu bermetamorfosis menjadi cukong sudah sangat memuakkan.

Baca juga: Usut Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Rumah Pemilik PT PKN di Makassar

Pesta pernikahan putra seorang cukong proyek infrastruktur dengan putri cukong lainnya di sebuah hotel mewah di Makassar beberapa tahun lalu adalah penampilan terbuka keakraban mereka.

Hampir semua kepala pemerintahan daerah dan penegak hukum hadir.

Larut dalam kemewahan pesta.

Para pemerhati korupsi menyaksikan dari jauh dan semakin yakin perselingkuhan itu masif.

NA menang pilkada gubernur pada 2018 terutama oleh keberhasilannya mengubah wajah Bantaeng.
Kabupaten miskin yang wilayahnya hanya tujuh kecamatan itu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah.

Anggota DPRD dari banyak daerah di Indonesia berdatangan.

Judulnya sih ingin belajar mengelola daerah sambil menghabiskan anggaran kedewanan mereka.
Kedekatan NA dengan Pemerintah Jepang juga menjadi faktor pendukung tersendiri.

Magister dan doktoralnya didapatkan di Jepang. Bantaeng menerima banyak bantuan langsung maupun tak langsung.