Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Harapan Tahun 2021

Oleh: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan memberikan catatan tahun 2020. Sebagai Tahun yang penuh cobaan dan tantangan, sekaligus tahun yang penuh hikmah dan pembelajaran. Sepanjang tahun 2020, kita diperhadapkan pada problematika di berbagai lini kehidupan oleh karena adanya Pandemi Covid-19.

Total kasus Pandemi Covid-19 mencapai 743.198 kasus pada (31/12/2020). Bahkan, 22.138 orang diantaranya meninggal dunia dan sama sekali belum ada tanda-tanda pelandaian kurva kasus Pandemi Covid-19.

Tidak adanya pelandaian kasus menunjukkan belum efisien dan efektifnya langkah Pemerintah dalam memotong rantai penyebaran Covid-19.

Kita dapat belajar dari negara lain yang berhasil seperti Korea Selatan. Sejak awal, Korea Selatan melakukan lockdown dengan menutup bandara dan pelabuhan sebagai pintu masuk Covid-19. Hasilnya terlihat, Korea Selatan kini berhasil meredam Pandemi. Demikian pula dengan New Zealand. Lewat ketegasannya, kasus harian Covid-19 tidak mencapai belasan kasus.

Kondisi Ekonomi Nasional

Keganasan Covid-19 berimbas pada ekonomi Indonesia. Terlihat, ekonomi nasional pertumbuhan ekonomi terkontraksi parah bahkan akhir tahun 2020 masih dperkirakan
kontraksi Minus 2%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di dua kuartal III/2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berturut-turut -5,32% dan -3,49%. Imbasnya, banyak usaha-usaha sektoral yang harus tutup sementara bahkan gulung tikar selamanya karena tidak lagi mampu menanggung beban ekonomi.

Mandeknya ekonomi juga berbuntut pada pengangguran yang bertambah banyak. Tercatat, berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pengangguran di Indonesia bertambah 3,05 juta selama Pandemi Covid-19. Sebuah angka yang besar dan kondisi yang memprihatinkan

Tak hanya itu, defisit APBN pun semakin melebar dan membahayakan keuangan negara. Bayangkan saja, defisit APBN mencapai 6% yang menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang jauh dari frasa efisien. Bahkan pemasukan pajak sampai akhir bulan desember 2020 tidak mencapai target sehingga kuartal 1 2021 Pemerintah sudah ancang-ancang ingin buat utang baru Rp 342 Trilliun .

Sebuah Masukan untuk PEN

Melihat kondisi ekonomi yang serba sulit, dibentuklah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini dirancang untuk memperbaiki kembali ekonomi bangsa, namun nyatanya belum mampu mendongkrak perekonomian nasional. Tentu, hal ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah agar lebih efektif pada tahun 2021.

Pemerintah harus mampu merealisasikan anggaran PEN tersebut. Namun nyatanya, realisasi anggaran PEN belum mencapai 50%. Persentasenya masih berada di angka 38,6% ata setara dengan Rp.268,3 Trilun dari pagu Rp.695,2 Triliun. Akibatnya, program ini belum dirasakan masyarakat dan belum mampu mendongkrak ekonomi Indonesia.

Tak hanya angka tersebut yang perlu dievaluasi, sistim manajemen pemerintahan juga perlu dievaluasi. Kementerian harus bekerja sesuai Tupoksinya, urusan food estate kembalikan ke kementerian Pertanian, Mentan tidak mengurusi kalung Covid-19, BUMN bukan mengurusi vaksin Covid-19, dan yag penting maksimalkan Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Solusi Pemulihan Ekonomi