Kasus Bunuh Diri Polisi Bukan Hanya Persoalan Individu tapi Juga Institusi Polri

Namun, saya menolak jika masalah personel yang sakit, cedera, apalagi tewas disorot sebagai persoalan individu per individu semata. Institusi kepolisian tidak boleh berlepas tangan.

Alhasil, rekomendasi saya selama ini:

1) Revisi UU Kepolisian agar punya pasal-pasal yang lebih berempati pada personel, seperti halnya UU Guru dan Dosen.

2) Alokasi anggaran diperbesar untuk keperluan pemeliharaan kesehatan mental.

3) Kerahkan SDM dan Lemdik secara lebih maksimal.

4) Jadikan kesehatan sebagai bagian dari etika dan profesionalisme kerja.

Pada sisi sebelah, tak kalah pentingnya, adalah tentang personel yang dipecat.

Bahwa Kapolri mengumumkan jumlah 129 personel dipecat selama 2020, itu bagus. Wujud akuntabilitas.

Tapi jangan lupa; setelah dipecat, para pecatan itu ke mana? Polri bisa lebih bersih, tapi getahnya pindah ke masyarakat.

Jika tidak terpantau, sangat mungkin kondisi para pecatan justru semakin parah sebagai orang bermasalah. Juga sangat mungkin mereka masuk kian dalam ke dunia hitam.

Akibatnya, keamanan dan rasa aman khalayak luas terganggu, dan polisi juga yang tambah repot.

Pemecatan, pada satu sisi, bisa dipandang sebagai bentuk penataan SDM. Tapi pada sisi lain, juga bisa ditafsirkan sebagai manifestasi kegagalan pengelolaan SDM.

Kalau dinominalkan, 129 pecatan itu setara dengan berapa ratus juta rupiah? Kompensasi dari Polri akan seperti apa?