Dinasti Politik, Salahkah?

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - Dua anggota keluarga Presiden Joko Widodo, yakni satu anak, Gibran Rakabuming Raka, dan satu menantu, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta, Jawa Tengah, dan Walikota Medan, Sumatera Utara.

Putri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, mencalonkan diri sebagai Walikota Tangerang Selatan, Banten.

Dua istri Wakil Bupati Blitar, Jawa Timur, Marhaenis Urip Widodo, yakni Halla Unariyanti (48) dan Fendriana Anitasari (33), dilantik sebagai kepala desa di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Halla Unariyanti selaku istri pertama terpilih kembali sebagai Kepala Desa Bendosewu, sedangkan Fendriana Anitasari selaku istri kedua terpilih kembali menjadi Kepala Desa Wonorejo.

Ruang-ruang publik, terutama dunia maya, kemudian sarat dengan tudingan adanya upaya membangun dinasti politik.

Namun, baik Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin maupun Wabup Blitar Marhaenis Urip Widodo membantah sedang membangun dinasti politik.

Tahun 195 SM, Plautus dalam karyanya berjudul “Asinaria” menulis “homo homini lupus” yang artinya, "manusia adalah serigala bagi manusia lainnya", yang kemudian dikutip Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya “De Cive” (1651).

Lalu, salahkah dinasti politik?

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, yakni demokrasi langsung yang meniscayakan one man one vote (satu orang satu suara), diakui atau tidak, mengarah ke demokrasi liberal yang bermuara pada hukum rimba sebagaimana dimaksud Plautus dan Thomas Hobbes.

Siapa yang kuat, dialah yang menang.

Demokrasi Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat pun dinafikan.

Maka ketika ada pihak-pihak yang mencoba membangun dinasti politik, patutkah disalahkan, ketika tak ada satu pun undang-undang yang dilanggar?

Kalau memang salah, mestinya salahkan dulu dinasti politik Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten.

Selain pernah menguasai kursi eksekutif di Provinsi Banten, dinasti ini juga memiliki kursi legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.