Jokowi dan Strategi Desa Mengepung Kota

Mengapa pula Jhonny G Plate bisa menggantikan Rudiantara sebagai Menkominfo, dan Wishnutama yang perusahaannya bangkrut bisa masuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Itu semua tak lepas dari hasil kompromi politik dan balas budi. Tito Karnavian, misalnya, Jokowi diragukan bisa menang dalam Pilpres 2019 bila Tito selaku Kapolri tidak berperan sedemikian rupa.

Jokowi pun tampak tak kuasa menolak masuknya berbagai kepentingan parpol, sehingga ia diduga mengiyakan saja ketika para ketua umum parpol menyodorkan nama, terutama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terbukti kemudian Kabinet Indonesia Maju yang disusun Jokowi bukan "the dream team" atau tim impian, bahkan jauh dari prinsip "the right man on the right place".

Publik pun "hopeless" atau setidak-tidaknya pesimistis terhadap kinerja kabinet Jokowi jilid kedua ini.

Sebagai kompensasinya, Jokowi kemudian mengangkat staf khusus dari kalangan milenial, dan para mantan menteri berprestasi plus Ahok sebagai pejabat BUMN.

Pertanyaannya, apakah mereka bisa "mengepung" kabinet? Sejauh mana mereka bisa menjadi "sparing partner" kabinet? Bukankah staf khusus itu hanya bisa memberikan "advice", sementara eksekutornya tetap menteri atau Presiden Jokowi?

Sejauh mana pula efektivitas para mantan menteri plus Ahok yang diangkat menjadi pejabat BUMN? Bukankah mereka hanya sekadar bisa membantu kinerja Menteri BUMN Erick Thohir, bukan kabinet secara keseluruhan? Apalagi Ahok hanya komisaris yang tak memiliki wewenang eksekusi.

Sebab itu, ada yang berspekulasi pengangkatan staf khusus dari kalangan milenial plus Ahok dan mungkin Rudiantara, Susi dan Jonan tak lebih dari sekadar upaya Jokowi mencari legitimasi politik dan moral karena kabinet yang ada tak bisa diharapkan melakukan lompatan besar.

Staf khusus dan para mantan menteri serta Ahok yang telah dan akan diangkat Jokowi diprediksi tak akan mampu melakukan "perang gerilya" atau sekadar menjadi "sparing partner" para menteri agar performa Kabinet Indonesia Maju dapat terdongkrak.

Karyudi Sutajah Putra: Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.