Kabinet Baru, Lahirnya Generasi Capres 2024 dan Kepiawaian Diplomasi Politik ala Jokowi

Oleh: H.A.Dani Sriyanto

TRIBUNNERS - Kemampuan diplomasi dan lobi Joko Widodo teruji dalam sikap elite partai politik pada penyusunan pos-pos kabinet baru.

Selain banyak wajah anak muda berprestasi terpilih jadi menteri semacam Nadien Makarim, Erick Tohir hingga Wishnutama, banyak lawan politik saat Pilpres yang mengubah haluan mendukung Jokowi.

Talenta politik Jokowi mengendalikan parpol sudah terlihat manakala menjabat sebagai Walikota Solo. Ketika itu hiruk pikuk parpol dalam mengkritisi program relokasi pedagang kaki lima di Solo dapat dipadamkan.

Masuknya Gerindra dengan menempatkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Edy Prabowo sebagai bagian Kabinet yang merupakan rival agresifnya dalam Pilpres 2019 dan sempat menjadi pertentangan oleh Tim Kampanye, Relawan dan Partai Pengusungnya adalah wujud kepiawian diplomasi Jokowi.

Baca: Laksda TNI Mintoro Yulianto Jabat Wakil KSAL Gantikan Laksdya TNI Wuspo Lukito

Baca: Tito Karnavian Dinilai Cocok Jadi Mendagri

Bukan hanya memadamkan bara rival politiknya tetapi juga mengendalikan partai pedukungnya.

Dari kacamata lain, masuknya Gerindra juga sebagai bukti bahwa Jokowi butuh langkah antisipasif kerangka peta dukungan politik yang lebih kuat.

Sebab, realitas politik partai koalisi bisa jadi oposisi diperjalanannya, posisi Partai Gerindra menjadikan positioning Jokowi lebih kuat di partai koalisinya apalagi ada Partai Demokrat maupun PAN yang masih diposisikan diluar Kabinet menjadikan posisi tawar Jokowi lebih kuat.

Ibarat sepakbola Jokowi punya pemain cadangan untuk Resufle.

Dan saat ini diluar kabinet masih ada PKS yang menempatkan diri sebagai Oposisi, bisa jadi apabila ada Resufle, PKSpu dimungkinkan bergabung karena menyangkut momentum Pilpres 2024, walaupun saat ini PKS lebih memposisikan dirinya untuk sendirian mewadahi konstituen kontra Jokowi dalam posisi oposisinya.

Di sisi lain, Jokowi mampu menunjukkan pada publik bahwa penyusunan kabinet saat ini adalah real hak prerogatif presiden.

Posisi wapres yang saat ini menghadiri undangan kenegaraan di Jepang, menegaskan ke publik bahwa rumor yang berkembang adanya beberapa Partai Politik melakukan lobi melalui pintu Wapres terbantahkan dengan tugas kenegaraan yang diemban Wapres Maruf Amin.

Ini bukti kepiawaian Jokowi memposisikan Ma'ruf Amin steril dari konflik kepentingan dalam penyusunan Kabinet Baru.

Bukti lainnya bahwa komposisi Kabinet murni hak prerogatif Presiden dan partai partai koalisi hanya mereferensi nama nama adalah pada saat pengenalan menteri menterinya belum diberitahukan pos jabatan apa?

Kecuali terhadap Prabowo dan Sri Mulyani yang mana Jokowi meminta langsung untuk menjelaskan pos jabatannya hal ini menegaskan bahwa posisi jabatan menteri benar benar hak prerogatif Presiden, bukti lain atas nomenklatur baru dibicarakan dengan pimpinan DPR saat pengenalan menteri-menteri. Jadi komposisi pos-pos menteri benar-benar hanya Jokowi bukan oleh kelompok kepentingan lain.