Sudah Tak Mampukah Aparat Berantas Korupsi?

Lagi pula, korupsi bukan delik aduan. Ada atau tidak ada laporan masyarakat, mestinya penegak hukum terus bergerak.

Tidak itu saja, PP 43/2018 juga bisa jadi bumerang. Masyarakat yang melaporkan kasus korupsi bisa digugat balik oleh pihak yang dilaporkan.

Banyak koruptor adalah orang-orang kuat atau berkuasa. Pemerintah, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus memaksimalkan perannya untuk melindungi pelapor kasus korupsi. Bila tidak, masyarakat akan tetap takut untuk melaporkan kasus korupsi kendati ada sayembara berhadiah.

Apakah PP 43/2018 juga merupakan permakluman bahwa sinergi antar-penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni Polri, Kejagung dan KPK sangat lemah? Bisa jadi. Padahal, Polri memiliki personel hingga ke tingkat kecamatan (Polsek), dan kejaksaan memiliki personel hingga ke tingkat kabupaten/kota (Kejaksaan Negeri).

KPK pun bisa melakukan supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan, dari pusat hingga daerah. Mengapa hal ini tidak diefektifkan?

Apakah PP 43/2018 juga merupakan permakluman bahwa kinerja auditor internal pemerintah, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga, serta Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov), Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) dan Inspektorat Wilayah Kota (Itwilkot), cukup lemah? Juga kinerja audior eksternal pemerintah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI? Bisa jadi.

Kalau kinerja mereka optimal, tentu tidak banyak kasus korupsi yang terjadi. Sebelum kasus terjadi, tentu mereka bisa melakukan upaya pencegahan. Ironis, memang.

Kita juga jarang mendengar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang setiap semester menerima hasil pemeriksaan BPK RI, menelisik dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK RI tersebut.

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI berhenti sebatas upacara seremonial saja. Selebihnya, mungkin sekadar dibaca pun tidak. Rata-rata 40% temuan BPK RI tidak ditindaklanjuti instansi terkait.

BPK RI mencatat ada 116.021 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp 118,99 triliun. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri laporan keuangan dan kinerja pemerintah pusat, daerah, BUMN dan badan lainnya. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) II-2017, memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla, baru 54,5% yang sudah sesuai rekomendasi BPK RI.

Melansir IHSP II-2017, Selasa (3/4/2018), seperti dikutip sebuah media, ada 63.238 rekomendasi (54,5%) senilai Rp 24,96 triliun yang telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Lalu ada 37.627 rekomendasi (32,4%) senilai Rp 67,31 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, 14.937 rekomendasi (12,9%) senilai Rp 26,02 triliun belum ditindaklanjuti dan 219 rekomendasi (0,2%) senilai Rp 696,17 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 8,70 triliun.

Drs. H. Sumaryoto Padmodiningrat, M.M: Anggota DPR RI Periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014/Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.