Perang Dagang, Nasib Rupiah

2. Para pejabat negara ultra neoliberal mengambil kebijakan menaikkan harga energi khsuusnya BBM dan listrik yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Sementara negara lain berfikir bagaimana membuat energi murah agar industri nasional mereka bisa bersaing.

3. Para menteri ultra neoliberal membuat jebakan pada pemerintah dengan memasukan uang panas melalui program tax amnesty. Indonesia menjadi tempat cuci uang dari berbagai kejahatan pajak internasional. Program tax amnesty gagal total memperbaiki penerimaan pajak.

4. Orang orang yang berpandangan ultra neoliberal dalam kabinet Jokowi terus secara leluasa membawa negara pada ketergantungan barang impor, dan menyandarkan APBN pada utang luar negeri dan pasar keuangan dan menjual BUMN sebagai agunan utang.

5. Dalam tahun politik kabinet pemerintahan Jokowi mulai sibuk dengan urusan masing masing, partai masing masing. Otomatis program dan proyek strategis nasional akan terabaikan dan rawan korupsi.

Solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah jokowi dalam menjaga stabilitas nilai tukar

1. Mengakhiri sistem devisa bebas dan melakukan kontrol devisa secara ketat. Kebijakan ini dilakukan oleh China.

2. Melarang sama sekali transaksi dengan mata uang dolar terutama antar BUMN.

3. Membatasi aliran uang keluar dari Indonesia terutama uang yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam.

4. Membatasi uang keluar sama sekali ke luar negeri dari hasil bisnis hajat hidup orang banyak, seperti hasil jual BBM dan hasil jual listrik.

5. Mengakhiiri semua komitmen perdangan bebas ugal ugalan dalam ASEAN free trade area (AFTA), dan Asean Free Trade Agreement (FTA) yang menjadi penyebab utama defisit Perdagangan barang dan jasa jasa.
Solusi Dalam Bidang Politik :

1. Pemerintahan Jokowi harus kembali melakukan penataan sistem politik bernegara dan ekonomi nasional menghadapi perang dagang. Gerakan non blok harus dihidupkan kembali karena semakin relevan.

2. Pemerintah harus berani membersihkan kabinet dari paham ultra neoliberal dan mulai mengambil langkah langkah alternatif dengan berpijak pada konstitusi.

3. Pemerintah harus melakukan penyamaan visi dalam semua menteri dan lembaga dalam rangka menghadapi perang dagang yang tengah dilancarkan oleh AS. Pemerintah juga harus mengambil alih kontrol atas Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Pemerintah harus mengganti semua pejabat tinggi dalam kaitan dengam semua urusan perjanjian internasional. Mengingat pejabat sekarang tidak mungkin dapat memahami perubahan global dengan isi kelapa ultra neoliberal.

5. Pemerintah dapat melakukan tindakan balasan kepada negara negara yang melancarkan perang tarif dengan Indonesia dan melancarkan tarif kepada China yang selama ini mengambil manfaat paling besar dalam perdangan dengan Indonesia. Jokowi mesti menunjuk pejabat yang berani untuk hal semacam itu.
Semoga Pak Jokowi bisa melaksanakanya dalam sisa waktu pemerintahannya dan menjalankan Trisakti dalam waktu yang tersisa.