Rapuhnya Jiwa Pancasila

Boleh-boleh saja ketika Pancasila dihafal di luar kepala, bahkan lagunya pun tetap dihafap meski dibolak-balik. Tetapi sekadar menghafal tidaklah cukup. Bukankah banyak koruptor itu hafal bait-bait Pancasila secara sempurna? Mereka hafal Pancasila tetapi Pancasila yang mereka hafal baru sampai pada level kepala, belum pada pikiran.
Atau ia sudah sampai pada pikiran, tetapi belum menyentuh level hati apalagi jiwa. Akibatnya Pancasila tak lebih dari sekedar seonggok kisah rentetan bait-bait yang lepas dari perenungan dan penjiwaan, untuk kemudian menjadi pengejawantahan.

Pancasila harus hidup. Ia tidak boleh berdiri di menara Gading dengan hanya berdiri sebagai konsep, hanya sebagai panduan semu yang tidak teraktualisasi ke dalam kehidupan nyata. Pancasila harus mewarnai kehidupan politik, ekonomi, dan yang terpenting penegakan hukum (law enforcement) yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami distrust karena dipandang banyak mengabaikan aspek keadilan. Bahkan hukum dianggap hanya jadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap ulama ataupun tokoh-tokoh yang kritis terhadap penguasa. Padahal Pancasila dengan tegas menyatakan adanya sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Barangkali Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk Presiden di bawah kepemimpinan Yudi Latif bisa menjawab persoalan-persoalan ini. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber kebijakan di negeri ini, baik di level Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Meskipun lembaga ini kata Yudi berbeda dengan lembaga serupa yang ada di era Orde Baru seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), tetapi yang paling penting adalah substansi, penghayatan sekaligus pengamalan Pancasila itu sendiri.

Oleh: Moh. Ilyas
(Pemerhati Sosial dan Politik; Alumnus Pascasarjana Politik UI)