AWC Berharap Reklamasi Tetap Berlangsung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Gubernur DKI terpilih Anis Baswedan dam wakilnya Sandiaga Uno untuk membatalkan izin reklamasi dinilai bisa berdampak buruk bagi citra Indonesia di mata dunia.

"Selain akan mengundang gugatan dengan nilai ganti rugi yang sangat besar, juga akan memberikan sinyal buruk kepada dunia mengenai ketidakpastian hukum dan investasi di Indonesia," jelas Firdaus Ali, Vice President Asia Water Council (AWC), Senin (5/6/2017).

Menurut pakar teknik perairan dari Universitas Indonesia ini, wacana untuk membatalkan izin yang telah diterbitkan tidak pada tempatnya jika dilakukan oleh Pemprov DKI.

Keputusan Presiden tahun 1995 tentang reklamasi telah mengamanatkan kepada Pemprov DKI melaksanakan pembangunan di pantai utara Jakarta melalui reklamasi.

"Seyogyanya, pemimpin baru Jakarta tidak mempertontonkan sikap yang bertentangan dan tidak produktif bagi kepentingan pembangunan di Indonesia, tidak hanya di Jakarta," ujar Firdaus Ali.

Firdaus Ali menjelaskan, penataan dan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta dengan reklamasi merupakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi dan mengantisipasi beberapa problem krusial di ibukota. 

"Persoalan genangan dan banjir yang terus mengancam, kepadatan penduduk, luas wilayah yang terbatas dan juga masalah kelangkaan sumber air bersih adalah hal-hal yang harus diatasi segera," jelas Firdaus Ali.

Menurut Firdaus Ali, jika ada masalah yang timbul akibat reklamasi terkait dengan masalah sosial dan lingkungan pasti kita dapat mencarikan solusinya. "Karena, di mana pun, tidak ada pembangunan fisik yang tidak menimbulkan dampak," ujar Firdaus Ali yang juga menjabat sebagai Managing Director Indonesia Water Institute,